Mukhtar AB : Terlalu Mahal Harga Pencapaian Opini WDP Itu

Kuala Tungkal – Bidas. Opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) BPK RI terhadap tata kelola keuangan dan aset daerah Kab. Tanjab Barat dinilai terlalu mahal dengan mendatangkan Drs. Rajiun Sihotang, ME yang berbasic BPKP.

Terlebih dugaan perbedaan format keuangan antara versi Rajiun BPKP dan Ketentuan BPK RI Perwakilan Jambi yang akhirnya menjadi final tolak ukur kinerja pemkab tanjab barat di Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Dalam menata pemerintahan itu seharusnya Bupati Tanjab Barat harus tegas. Bila tak dapat di bina maka wajib di kembalikan ke institusi awal dia berpangkal, karena WDP bukan tolak ukur kinerja BPKAD tapi Pemkab Tanjab Barat.” ungkap ketua LSM-LPA2DP, Mukhtar AB (31/5).

Diterangkannya, masyarakat sangat kecewa dengan opini BPK RI, bayangkan Kabupaten tetangga saja yg kemarin Disclaimer mampu keluar dengan WTP. cuma Tanjab Barat yang masih berkutat di WDP.

“Hitung berapa APBD yang di gelontorkan pemkab tanjab barat selama 2 tahun tapi, hasil tidak ada yang segnifikan. Kita punya pejabat yang mampu dibidang itu, kenapa enggan diberdayakan. Terlalu mahal harga pencapaian opini WDP itu.,” Tandasnya.

Wajar Dengan Pengecualian bukan hal baru untuk opini BPK RI pada daerah serangkuh dayung serentak ketujuaan ini. Masyarakat butuh ketegasan seorang pemimpin yang mengemban amanah membangun dan menjadikan Kab. Tanjab Barat lebih baik, bermartabat, dan mampu meraih opini penilaian WTP yang masih berada dalam alam mimpi. (Sr*2)

Komentar