oleh

Zaky ; Bila Keputusan Nonjobnya Pejabat di Lingkungan Pemerintah Dinilai Benar, Bupati Sekarang Dapat Memberhentikan Semua Pejabat

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Polemik nonjobnya Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kab. Tanjab Barat oleh Bupati, Safrial melalui Sekretaris daerah Kab. Tanjab Barat beberapa waktu lalu terus bergulir, mulai dari hearing bersama antara legislatif dan eksekutif hingga dugaan melabrak aturan.

Menurut Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Zaki menyebutkan bila nonjobnya kabag ULP dinilai benar oleh Pemkab Tanjab Barat maka pemerintahan yang sekarang legal menonjobkan semua kepala OPD bahkan sekda sekalipun.

“Ketua baperzakat Kab. Tanjab Barat seharusnya telah mengkaji ini dan memberikan saran dan pandangan kepada Bupati sebelumnya bahwa nonjobnya kabag ULP merupakan pengangkangan terhadap aturan, bila ketua baperjakat sendiri tak memiliki rambu dan faham aturan maka bupati sekarang legal menonjobkan sekda selaku ketua baperjakat sekalipun.” Ujarnya.

Lebih lanjut dia menerangkan, seorang ketua baperjakat harusnya lebih faham dengan aturqn yang telah ditetapkan bukan asal comot dan mencari pembenaran karena sepenuhnya ketua baperjakatlah yang bertanggung jawab atas ini semua.

“Sekda merupakan posisi tertinggi dari struktural pemerintahan diluar jabatan politik, harusnya mampu bersikap dan mengambil kebijakan sesuai aturan yang berlaku bukan keputusan asal ‘bapak senang’ hingga berpotensi menciptakan polemik dalam pemerintahan.” Tukasnya. (red)

Komentar