36 M Hibah KPU Dan Bawaslu Pada APBDP 2023, Diduga TAPD “Tabrak” SE Mendagri,

Uncategorized1,408 views

Kualatungkal – jurnalbidas.com. Dugaan permainan politik anggaran tercium dengan dikucurkannya dana hibah oleh Pemkab Tanjab Barat kepada KPUD Tanjab Barat sebesar Rp 25, 8 M dan Bawaslu Tanjab Barat sebesar Rp 10,1 M pada APBD-P 2023, kucuran dana hibah KPUD dan Bawaslu tersebut langsung sebesar 100 persen dan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang, pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun dalam Surat Edaran No. 900.1.9.1/435/SJ tersebut tertuang pada poin B angka 5 ‘penyedian dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40 % dan TA  2024 dianggarkan  sebesar 60 % dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.’

Sementara tahapan pilkada 2024 belum dimulai pada tahun 2023, sehingga dasar Pemkab Tanjab Barat menggelontorkan 36 M dana hibah langsung 100 persen bertentangan dengan SE Mendagri, dan tentu saja bila 36 M tersebut tidak terserap maka akan kembali menjadi silpa APBD tahun 2023.

Peltu Kaban Kesbangpol, M. Firdaus membenar kan dana hibah KPU dan Bawaslu sudah dianggarkan di DPA Kesbangpol pada APBD-P 2023.

“Kalau soal mekanisme penganggaran tanya TAPD, saya tidak tahu apa apa,” tukasnya.

Siapa yang meraih keuntungan dari dugaan pengendapan APBD yang berbungkus hibah KPU dan Bawaslu sampai tutup anggaran tahun 2023 sementara disinyalir banyaknya pembangunan yang terhambat karena keterbatasan anggaran, dan sudahkah pembangunan tepat sasaran bukan karena keinginan ? Entahlah. (red)

Komentar