Akui Pemutusan Kontrak Kerja Di 31 Desember 2018, Berkas Pencairan Disinyalir “ASPAL”

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Kemelut bobroknya tertib administrasi pencairan dana pekerjaan fisik pihak ketiga yang selama ini disinyalir terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Jambi selalu terpelihara, membudaya bahkan menjadi rahasia umum yang mencibiri institusi hukum di Kab. Tanjab Barat yang terkesan tutup mata. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran oknum pelaku yang bergelut membidangi.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Arif Sambudi membenarkan pemutusan kontrak di tanggal 31, soal pencairan dirinya sudah berkoordinasi dengan Kabid Perbendaharaan Umum Daerah BPKAD yang menyebutkan bahwa pencairan sampai tanggal 31. “Saya sudah koordinasi katanya (Havis_red) tanggal 31 jadi tidak ada masalah, Havis juga sudah berkoordinasi dengan pak diki (kepala bpkad kota jambj_red).” Singkat Arif saat dihubungi via selular.

“Bila pemutusan kontrak kerja per 31 Desember serta dikenai denda keterlambatan, maka dapat disimpulkan kuat dugaan terjadi pemalsuan berkas pencairan terhadap pekerjaan tersebut, mulai dari penghitungan progres pekerjaan, laporan konsultan pengawas pekerjaan, berita acara serah terima akhir pekerjaan, SPP, SPM, dan bahkan penerbitan SP2D.” ungkap Ketua LSM Petisi, Syarifuddin. AR kepada media ini.

Menurutnya, SP2D diterbitkan terakhir tertanggal 28 Desember sehingga turunan berkas pendukung terbitnya SP2D tersebut tentu dibawah tanggal 28 dan atau tertanggal 28, bila per 31 Desember adalah pemutusan kontrak kerja dan dikenai denda keterlambatan tentu seluruh penandatanganan berkas pencairan bahkan SP2D tertanggal 31 Desember.

“Nah, dengan pengakuan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kab. Tanjab Barat tentang pemutusan kontrak kerja dan denda keterlambatan di 31 Desember 2018 secara tidak langsung membenarkan dugaan kuat pemalsuan dokumen pencairan pekerjaan dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada pekerjaan – pekerjaan lainnya yang saat ini masih berlanjut pengerjaannya.” katanya.

“Ini seharusnya menjadi dasar dan pintu masuk insitusi hukum Kab. Tanjab Barat yang selama ini dinilai tutup mata untuk menguak dugaan kuat pemindahan secara glondongan dana APBD 2018 dari rekening kasda ke sebuah rekening penampungan sebagai dalil tindakan penyelamatan pada dugaan 300 lembaran SP2D tertanggal 28 Desember yang disinyalir kuat pemalsuan dokumen disebabkan ditandatangani diatas tanggal 28 Desember 2018.” timpalnya. (St*2)

Komentar