Angkutan Lebaran 6 GT Kebawah Tak Memiliki Surat Persetuan Berlayar

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Meski dikenal dengan daerah pantai timur jambi, Kuala Tungkal yang dikenal memiliki transfortasi laut, angkutan danau dan sungai disinyalir kuat selama ini tak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) untuk angkutan dibawah 6 GT kebawah.

Meski demikian kegiatan transfortasi angkutan laut, danau dan sungai tetap berjalan di kuala tungkal bahkan penetapan penarikan retribusi untuk penumpang dan alat angkutan tetap dipungut oleh Pemkab Tanjab Barat.

“Jangankan untuk angkutan lebaran, sampai hari ini angkutan laut, danau dan sungai dibawah 6 GT kebawah tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh instansi terkait di kuala tungkal.” ungkap sumber media ini.

Sumber menjelaskan, Surat Persetujuan Berlayar untuk angkutan 6 GT kebawah memang tidak ada sehingga angkutan 6 GT kebawah untuk saat bisa disebut ilegal dan kami tidak membantah.

“Ya, bisa dikatakan ilegal karena tidak memiliki Surat Persetujuan Barlayar tapi bila Pemkab mempermasalahkan, untuk di ketahui penumpang dan angkutan dikenakan retribusi oleh Pemkab. Kalau Pemkab Bilang kami ilegal, berarti pemkab lakukan pungli retribusi donk kepada kami.” timpalnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh media ini, Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dikeluarkan oleh dinas perhubungan seperti halnya Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Dari Ka. Enok menuju Kuala Tungkal. (St*2)

Komentar