Astaga! Rekom KASN “Eks Bang Napi” Diabaikan Pejabat Pembina Kepegawaian Kab. Tanjab Barat

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Ternyata Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor B-2658/KASN/11/2018 yang bersifat segera dengan perihal surat klarifikasi terkait ASN eks narapidana yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Kab. Tanjab Barat telah disampaikan kepada Bupati Tanjab Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam surat yang di tandatangani Ketua KASN, Sofian Efendi itu menyebutkan telah menerima pengaduan dari LSM Lembaga Pemantau Aset &Aparatur Daerah Dan Pusat (LPA2DP) tanggal 3 Agt 2018 perihal laporan ASN eks narapidana yang menduduki jabatan struktural di lingkungan pemerintahan Kab. Tanjab Barat yakni, AS, EO, ZA, dan JH.

Diterangkan dalam surat KASN tersebut, meminta klarifikasi terhadap laporan ASN eks narapidana yang menduduki jabatan struktural yang di laporkan oleh LSM-LPA2DP ke KASN dan terkhusus ‘AS’ terkait tindak pidana korupsi sekiranya telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) agar diberlakukan UU pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, pasal 252 PP no 11 tahun 2017, surat KBKN K 26-30/V 105-3/99 tanggal 17 september 2017, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, Nomor 5 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.” Ungkap ketua LSM LPA2DP, Mukhtar. AB.

“Dikarenakan tidak di indahkannya rekom KASN oleh Bupati Tanjab Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kita akan menyurati Irjen Kemendagri sebagai pemberitahuan bahwa telah terjadi semacam perlindungan yang diduga dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kepala BKPSDM terkait AS dan kawan – kawan yang saat ini masih menjabat meski berstatus eks narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.” Imbuhnya. (St*2)

Komentar