Kuala Tungkal – Bidas. Terkait opini penilaian BPK, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang di raih Kab. Tanjab Barat ternyata Bupati DR. Ir. H. Safrial, MS sempat merasa kecewa.
Namun, Safrial saat di temui diruang kerjanya, kamis (31/5), mengatakan apapun opini yang diberikan oleh BPK sifatnya realistis tidak di rekayasa ataupun ada lobi-lobi.
“Dari awal saya minta pak rajiun bekerja saja semaksimal mungkin. Apapun hasilnya harus realistis”, tukasnya.
Bupati pun mengakui saat di tanya terkait sempat munculnya perbedaan format laporan keuangan yang di buat oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjab Barat, Drs. Rajiun Sitohang, ME dengan format laporan yang sudah menjadi ketentuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Untuk itu dirinya telah memanggil dan menekankan kepada Kepala BPKAD agar tetap mengikuti format yang telah di tentukan oleh pihak BPK.
“Awalnya memang ada perbedaan. Saya sudah panggil rajiun. Dia kan sekarang OPD bukan BPKP lagi, jadi jangan egois.” Ungkapnya.
Perdebatan perbedaan format laporan tersebut sempat mencuat ke publik yang mempertanyakan kinerja Kepala BPKAD Rajiun Sitohang. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakar (LSM) Petisi 28, Syarifuddin AR menilai egoisme yang di kedepankan Kepala BPKAD Tanjab Barat yang notabene berasal dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) hanya akan memperburuk kinerja dan citra pemerintah. Ditambahkan Syarifuddin, Bupati dalam hal ini harus mengambil tindakan tegas.
“Bila perlu putus saja kontraknya. Ganti dengan yang lebih berkompeten. Yang bisa merangkul semua OPD. Pak bupati harus target WTP di tahun berikutnya”, imbuhnya. (Sr*2/Cr*1/Dan)
Komentar