Benarkah Tak diperlukan Perusahaan Untuk Mendapatkan Proyek?

Ekonomi46 Dilihat

Kuala Tungkal – Bidas. Untuk pekerjaan PL ( Penunjukan Langsung) di instansi pemerintah Kab. Tanjab Barat disinyalir harus memiliki kedekatan terhadap oknum yang memiliki kewenangan. Hingga seorang kontraktor yang telah bekerja dengan kwalitas yang sangat baik pun tidak akan dijamin untuk kembali ditunjuk melaksanakan pekerjaan yang menggunakan dana APBD tersebut.

Dan ironisnya, Undangan untuk melaksanakan pekerjaan PL tersebut diduga tidak di tujukan kepada perusahaan melainkan di tujukan kepada individu (Orang yang tak memiliki perusahaan. Red). Sehingga disinyalir pinjam pakai perusahaan dalam bekerja menjadi hal pada umumnya.

Amin Rizlan, Ketua Asosiasi Kontraktor ASPEKINDO Kab. Tanjab Barat mengatakan (20/02).”Menurut yang sudah – sudah ya, disinyalir kuat undangan biasanya diberikan dengan tujuan undangan tersebut dikosongkan dan atau oknum yang menerima undangan akan di hubungi via selular.” Ungkapnya.

“Hal itu kami tidak permasalahkan, yang menjadi rancu bagi kami adalah ketika undangan tersebut diperuntukkan kepada oknum individu bahkan tak menepik kemungkinan besar oknum tersebut tak memiliki perusahan. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tersebut harus menggunakan perusahaan orang lain ya, pinjam pakai perusahaan menjadi solusi.” Tambah Amin.

“Kita tadi berusaha menemui kepala dinas perkim (Perumahan dan permukiman) Kab. Tanjab Barat untuk mengkonfirmasikan terkait permasalahan ini, agar para rekanan dapat di prioritaskan dan diberdayakan untuk bekerja. Sebab untuk mengurus administrasi menghidupkan perusahaan dalam 1 tahun itu memakan biaya jutaan rupiah. Sayang beliau terlalu sibuk untuk ditemui.” Tukasnya.

Terpisah, Menurut sumber Bidas yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya mengungkapkan. “Tentang undangan pekerjaan PL yang tidak bertuliskan tujuan dan dihubungi via selular itu biasa, yang ironis itu ketika undangan tersebut dimiliki oleh orang yang tak memiliki perusahaan. Dan kami mensinyalir ada oknum di salah satu instansi menjadi cukong dalam jual beli paket pekerjaan tersebut. Dia menyelonkan paket pekerjaan tersebut, pinjam perusahaan, dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada sub kontraktor.” Tukas sumber pada Bidas.

Rumitnya mendapatkan pekerjaan di intansi pemerintahan Kab. Tanjab Barat seakan menjadi pukulan yang sangat berat bagi para kontraktor yang memiliki perusahaan. Tak ayal beberapa perusahaan sengaja dimatikan/ Dinonaktifkan karena diduga untuk mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintahan tidak dibutuhkan perusahaan. (st*2)

Komentar