Demi Opini WTP, Pemkab Klaim Tanah Masyarakat Sebagai Aset Pemkab

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemkab Tanjab Barat di tahun 2018 ini menyisakan dilema yang berpotensi memicu konflik akibat pengklaiman tanah milik Pemkab Tanjab Barat yang terletak di jalan Piaere Tendean (bangkinang ujung) dengan ukuran 14040 M2.

Pemasangan Plank merk kepemilikan tersebut tidak menyebutkan atau menyertakan nomor sertifikat bahkan diketahui tidak memiliki patok (tapal batas) kepemilikan sementara pemasangan papan plank merek tersebut di pemukiman masyarakat yang telah memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh badan pertanahan.

“Kita disini masing – masing telah memiliki bukti kepemilikan, seharusnya Pemkab tanya dulu secara persuasif jangan asal plank saja. Bila memang memiliki aset tanah kenapa dalam plank tidak menyertakan nomor sertifikat hak milik.” Ungkap H. Exmal kepada media ini saat disambangi di kediamannya.

Menurutnya, sebelumnya pemasangan plank itu pas di pagar rumahnya tanpa pemberitahuan sedikitpun dari pihak Pemkab Tanjab Barat yang hampir membuatnya naik pitam terlebih luasan aset pemkab itu tertera 14040 M2 yang bila di perkirakan dengan posisi bujur sangkar maka rumah yang dia huni berdiri diatas tanah Pemkab Tanjab Barat.

“Kalau ukuran yang tertera di plank itu 14040 M2 yang artinya rumah saya ini berdiri diatas tanah Pemkab. Seperti ini cara Pemkab menyusun dan mendata asetnya dengan asal pasang plank saja? Kita manusia bukan hewan,” Cetusnya.

Terpisah dikonfirmasi melalui selularnya Kaban BPKAD, Rojiun Sitohang menyebutkan bila penetapan aset milik pemkab tersebut berdasarkan pencatatan dan dia mengakui bahwa pemkab tidak memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah seluas 14040 M2 itu.

“Itu berdasarkan pencatatan, dan bila masyarakat memiliki surat dan bukti kepemilikan silahkan ajukan ke pemkab kalau tidak kita akan meneruskan proses pembuatan surat kelengkapan kepemilikan.” ujarnya singkat.

Terpisah, Ketua LSM LPA2DP, Mukhtar. AB mengatakan seharusnya pemkab lebih mengutamakan jalur pendekatan secara persuasif agar pengklaiman milik pemkab tidak terkesan menyulut emosi masyarakat.

“Seharusnya lebih bijak untuk mengambil langkah persuasif, bila seperti ini langkah yang diambil bisa berpotensi memicu kericuhan. Hal ini akan menjadikan PR untuk Pemerintahan kedepan dalam menata aset daerah, kalau langkah ini dibenarkan mengapa tidak sekalian pasang plank disetiap rumah masyarakat di seputaran lokasi atau pasang line aja dengan langsung menentukan tapal batasnya.” Tukasnya. (St*2/jN01)

Komentar