DI DUGA, DISHUB TANJAB BARAT PUNGUT RETRIBUSI DALAM KEGIATAN ILEGAL

Kuala Tungkal – Bidas.  Sungguh suatu penomena yang teramat luar biasa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebab, diduga operasional transportasi jenis Speed Boat yang didominasi dengan GT 6 Kebawah khusus Kuala tungkal tak memiliki izin berlayar. Akan tetapi retribusi tetap berlaku dalam oprasional tersebut sejak bertahun – tahun lamanya.

AK sebut saja, sebab tak ingin namanya di sebutkan menjelaskan (5/12). “Benar seluruh Speed Boat yang bermuatan penumpang dan barang di kuala tungkal tak memiliki izin berlayar resmi dari pemerintah setempat maupun dari instansi yang berwenang di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Semuanya.” Ungkapnya.

“Akan tetapi, setiap Speed Boat yang berlayar telah memenuhi kewajiban retribusi dari pemerintah daerah dan telah membayar iuran asuransi yang di tagih oleh pihak perusahaan asuransi. Tapi coba bayangkan bila terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab dan apakah asuransi tersebut dapat di klaim.” Katanya.

“Benar, Keberangkatan Speed Boat Kami dapat dikatakan ILEGAL sebab, tanpa ada izin berlayar. Tapi Bagaimana Retribusi yang di pungut oleh petugas – petugas pemkab. Retribusi hadir dalam kegiatan yang ILEGAL, salahkah?..” Ungkapnya lagi.

“Kami Berharap Pihak pemerintah serius memperhatikan pemasalahan ini, kami telah memberikan sumbangsih besar terhadap daerah ini. Kami telah mengikuti aturan dalam hal ini, tapi kenapa izin berlayar kami seakan menjadi hal yang sangat krusial untuk di terbitkan, kepada Pemerintah Daerah Kab. Tanjab Barat, Tolonglah Kami..” Pungkasnya.

Disinyalir seluruh keberangkatan Speed Boat GT 6 Kebawah dalam kota kuala tungkal tak memiliki izin berlayar selama bertahun – tahun tanpa ada kebijakan dan kepedulian, instansi terkait terkesan hanya memungut retribusi terhadap penumpang dan Speed Boad. (sr)

Komentar