DIBALIK PENANGKAPAN 192 UNIT HT & RADIO SSB SENILAI Rp.2 M

Hukum0 views

Kuala Tungkal – Bidas. Penangkapan 192 unit Handy Talky (HT) dan Radio SSB yang di amankan di pelabuhan LASDP Kuala Tungkal pada kamis (05/10/2017) sekitar pukul 17.30 WIB oleh Jajaran Kepolisian Kab. Tanjab Barat berakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 128/Pid.sus/2017/PN KLT menetapkan Haspizar Als Hasbi dan Muhamad Dong Als Madong dijatuhi hukuman penjara masing – masing 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa  maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Sementara berdasarkan Putusan tersebut 120 Unit HT merk Hytera PT580H Tetra Terminal, 72 Unit Radio SSB Merk Hytera MT680 plus F3 Tetra Mobile Terminal (12 Karung) dikembalikan kepada saksi Diyan Afriyanto yang disinyalir merupakan oknum agen travel yang diduga selaku penjemput barang dari pelabuhan untuk di bawa kejakarta.

Menurut Syarifuddin, Ketua LSM-PETISI Mengatakan (08/03) “Masalah UU barang bukti  seharusnya diterapkan UU no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan karena Barang Bukti tersebut disebut objek permasalahan, artinya proses hukumnya tidak akan keluar dari Barang Bukti tersebut, intinya BB tersebut diduga ilegal alias tidak bayar bea dan cukai masuk.” Ungkapnya.

“Tapi yang mengherankan kenapa proses hukumnya keluar dari objek Barang Bukti itu, yakni menerapkan UU no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran (Surat Persetujuan Berlayar).  KM. Yusrifah ini beroperasi sudah lama di rute antar pulau, menurut informasi yang berhasil di himpun LSM-PETISI hampir seluruh Speedboad GT 5 Kebawah tidak memiliki surat persetujuan berlayar dalam hal keberangkatan.” Tambahnya.

“Selanjutnya  di persidangan, kehadiran saksi ahli yakni bea dan cukai, syahbandar sangat diperlukan karna 2 (dua) instansi ini diamatkan  UU tersebut dan mempunyai penyidik sendiri yg disebut PPNS dan diatur di UU No. 8 Tahun 1981 ttg KUHAP. Kasus ini sangat mengherankan dan penuh rekayasa” Tambahnya lagi.

“Mengorbankan Nakhoda dan ABK yang hanya bekerja dengan gaji seadanya hingga mampu mengukur batas kemampuannya dalam membela diri di mata hukum merupakan tindakan yang sangat tidak etis. Inikah kinerja hukum di kab. Tanjab barat yang kita cintai ini?” Tukasnya. (st*2)