Diduga Ada Pungli, Dibalik Berbelitnya Proses Penerbitan SP2D

Pemerintahan2,069 views

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Berbelitnya proses administrasi penerbitan SP2D pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tanjab Barat dengan menyertakan unsur teknis dalam administrasi menuai asumsi akan peluang pungutan liar (pungli) terjadi pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Hal ini dikarenakan penanganan dan proses teknis seharusnya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedangkan setelah SPP dan SPM diterbitkan dan di tandatangani oleh OPD maka secara formal urusan teknis telah terselesaikan hingga, SPM akan dinyatakan batal bila dalam waktu 3 hari tidak terbit SP2D.

“SPM akan dibatalkan bila dalam waktu 3 hari SP2D tidak diterbitkan, jadi seharusnya penerbitan SP2D hanya berdasarkan SPP dan SPM, bila ada unsur teknis yang tidak dianggap selesai maka SPM tidak mungkin diterbitkan jadi, persyaratan berkas kemajuan fisik dan berita acara serah terima itu bukan administrasi, tapi teknis.” Ungkap ketua LSM-Petisi28, Syarifuddin AR.

“Hal seperti ini memang membudaya di Kab. Tanjab Barat hingga mengasumsikan ada ‘permainan’ yang dilakukan BPKAD dalam proses penerbitan SP2D. semoga tidak ada pungli yang lahir dari berbelitnya proses administrasi tersebut.” Tambahnya.

“Tidak ada alasan segnifikan yang mendasari mempersyaratkan urusan teknis pada penerbitan SP2D, justru urusan teknis itu wajib lengkap saat mau menerbitkan SPP dan SPM oleh OPD dan OPDlah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas segala urusan teknis. Jadi, tolong fahami tupoksi sebelum mengeluarkan persyaratan administrasi penerbitan SP2D.” Timpalnya.

Berbelitnya urusan administrasi penerbitan SP2D dengan mempersyaratkan teknis dalam administrasi pencairan seakan menjadi celah tumbuhnya dugaan pungli dalam hal memperlancar urusan tersebut, sayang kuasa BUD Setda Tanjab Barat belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan pungli pada proses pencairan. (St*2)

Komentar