Dinas Perkim Labrak Perka LKPP, Ilmardi, “Belum Tau Saya Masih Rapat Jadi Belum Buka Bukunya,”

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan (PPBJ) diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 12, yaitu : melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ; melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ; melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi ; dan melaksanakan E-purchasing.

Masih menurut Perpres 16 Tahun 2018, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 15).

Berdasarkan dari tugas dan fungsinya maka tidak diperbolehkan PPBJ dan PPHP dijabat oleh satu oknum pada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sama oleh karena itu berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018,  pasal 8 angka (4) huruf (b) melarang PPBJ merangkap sebagai PPHP.

Kendati demikian, PA/KPA Dinas Perkim Kab. Tanjab Barat telah menunjuk salah satu oknum sebagai PPBJ sekaligus PPHP pada kegiatan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang sama pada tahun anggaran 2019.

Dihubungi melalui ponselnya, Kasubag ULP Setda Tanjab Barat, Ilmardi, SE menyebutkan bahwa dirinya belum buka buku atas aturan tersebut.

“Belum tau, saya masih ada rapat jadi belum buka buka bukunya.” Singkatnya sembari beberapa kali menyebut hallo seakan koneksi terputus sebelum menutup ponselnya. (St*2)

Komentar