DKP Provinsi Jambi sebut perda RZWP3K Belum Ada, KLHS belum disusun. Kepala BAPPEDA Tanjabbar : “perda provinsi sekarang sedang, apa, sudah selesai.”

JAMBI – jurnalbidas.com. Berdasarkan UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dalam pasal 9 berbunyi rencana zonasi berfungsi sebagai arahan pemanfaatan sumber daya diwilayah pesisir dan pulau pulau kecil pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten/kota. Sehingga betapa urgensi nya akan perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) tersebut.

Dalam tujuannya, diantaranya sebagai komplementer dari RTRW didaerah yang menguraikan alokasi ruang diperairan, sebagai dasar untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan diwilayah pesisir dan pulau pulau kecil, mengindenfikasi dan menetapkan prioritas pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil misalnya untuk konservasi, pariwisata bahari transportasi laut maupun pertahanan keamanan.

Sehingga seharusnya apabila Pemkab Tanjab Barat ingin mengembangkan wisata hutan mangrove terlebih dahulu menunggu selesai perda RZWP3K yang saat ini belum ada karena masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah provinsi jambi melalui dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi serta mesti ada kajian KLHS nya dulu dari dinas LH provinsi jambi.

”Iya belum siap perda nya masih proses, Insya Allah dalam tahun ini akan siap,” Ujar Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Temawisman melalui ponselnyal.(14/02)

Menurut Temawisman, Untuk RZWP3K yang direncanakan tahun ini sudah siap untuk diperdakan, hanya saja saat ini masih terkendala Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun ini baru ada anggarannya di dinas LH provinsi jambi.

”Memang harus disertai KLHS, saat ini KLHS belum disusun baru hanya SK panitia yang dibuat Dinas LH,” Ungkapnya.

Terpisah, melalui ponselnya Kepala BAPPEDA Tanjab Barat, Firdaus Khataf mengatakan kita mengharapkan mangrove itu menjadi pariwisata, jadi arah pengembangan disitu kita membuka akses disitu.’kan ada masyarakat disitu.

“kita tidak mengganggu mangrovenya, malah kita ingin memperbaiki mangruvenya supaya nilai ekonominya jadi. Kita sudah punya RTRW di perikanan itu sudah lama kita punya.” tegas Firdaus.

Disinggung perda RZWP3K yang di ketahui belum ada karena masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah provinsi jambi melalui dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi serta mesti ada kajian KLHS nya dulu dari dinas LH provinsi jambi Firdaus menjelaskan sudah selesai.

“perda RZWP3K itu perda provinsi, perda provinsi sekarang sedang, apo, sudah selesai?! tapi kemaren terakhir kite bahas sampai kekementrian.” jelas firdaus lagi.

Kembali disinggung tentang keharusan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang belum di buat oleh dinas LH provinsi jambi Firdaus berkilah tidak mengganggu lingkungan mangrove.

“mengenai Kajian Lingkungan Hidup, kita tidak mengganggu lingkungan itu (mangrove.red).” timpalnya.

Informasi yang dihimpun, pihak provinsi masih menunggu dari kementerian perikananan baru bisa produk raperda nya dimasukan ke DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan dari DPRD. (jA01/St*2)

Komentar