Dugaan Pengaturan Lelang Dibalik Ricuh Di Sekretariat ULP Di Ketahui Pihak Hukum, Lalu?

Hukum0 views

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Kericuhan antara pihak Panitia lelang dan pihak rekanan di sekretarian ULP Kab. Tanjab Barat saat proses tahapan pembuktian dokumen kwalifikasi dipicu dari beberapa kejanggalan – kejanggalan yang terjadi saat proses beberapa paket lelang berlangsung.

Paket lelang sebanyak 12 paket yang dijadwalkan berdasarkan tahapan lelang yang pada 12 juli 2018 merupakan pelaksanaan proses pembuktian dari pukul 09.00 – 12.00 WIB ternyata hanya 3 pekerjaan yang undangan pembuktiannya di upload panitia lelang. “Hanya 3 paket lelang yang undangan pembuktiannya di upload di portal LPSE tanjab barat, 9 lagi entah lewat mana panitia memberikan undangan tersebut. Lelang ini harus transfaran/ terbuka.” Ujar Rekanan yang bertikai, (12/7).

“Tahapan pembuktian bukan rahasia negara seperti yang diungkapkan pihak ULP, Tahapan pembuktian itu ada Berita Acaranya yang di tandatangani oleh rekanan dan seluruh Panitia yang tergabung dalam Pokja. Bukan hanya 1 orang panitia yang hadir saat pembuktian.” Tambahnya sembari tak ingin namanya dipublikasikan.

“Saat pengakuan salah satu panitia, AA didepan saya dan pihak Polres Tanjab Barat bahwa dia hanya menjalankan sesuai perintah. Semestinya pihak Polres Tanjab Barat mendalami hal tersebut, ini jelas ada pengaturan. Lalu mengapa pihak polres terdiam seribu bahasa, ada apa?” Terangnya.

“Kami berasumsi, dugaan pengaturan lelang paket pekerjaan di Kab. Tanjab Barat sebenarnya telah diketahui penegak hukum. Hanya saja berkemungkinan sang pengatur tender disiyalir kebal hukum.” Tandasnya. (St*2)

 

Komentar