Dugaan Pengaturan Tender, LSM-Petisi28 : Insitusi Hukum Kok Gitu

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Dugaan pengaturan tender proyek yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tanjab Barat melalui LPSE Tanjab Barat yang sebelumnya di akui salah satu oknum panitia AA di hadapan rekanan yang bertikai kemarin saat mediasi damai di Mapolres Tanjab Barat mengundang seribu pertanyaan di kalangan masyarakat.

Ketua LSM-Petisi28, Syarifuddin AR mengungkapkan (13/7). “Kok gitu, hendaknya institusi penegak hukum tidak menggunakan istilah mediasi. tepatnya aturan hukum dan perundang-udangan yg dikedepankan sebab anggaran proyek yg dilelang ULP tersebut hak org banyak, kalau memenuhi unsur alat bukti baik yuridis maupun formal atau hukum formal dan buku hukum materilnya tentunya dilaksanakan penyelidikan maupun penyidikannya oleh institusi penegak hukum agar berjalannya supremasi hukum dinegara ini.” Ungkapnya.

“kinerja ULP maupun Pokja harusnya independen tidak memihak atau mencari kelemahan agar oknum rekanan tertentu di menangkan, kalau memang indikasi terbukti tentunya ULP atau pokja melanggar kode etik profesi mereka. Begitu juga institusi penegak hukum ada hal – hal pidana yang bisa dimedikasikan yang sifatnya pidana ringan tapi kalau hal ini tidak bisa sebab ini menyangkut orang yang sama – sama kita awasi dalam pelaksanaannya.” tambahnya.

“institusi penegak hukum baik polri dan kejaksaan harus mengedepankan supremasi hukum, mengenai dugaan lelang yang dikondisikan pemenangnya. Kalau di dalam tindak pidana korupsi pasal 1 menggunakan jabatan dan kekuasaan karna dalam pidana korupsi tidak ada istilah SP3 sangat beda dgn kasus pidana umum yg diatur dalam KHP.” Tandasnya.

Atas pengakuan yang bersumber dari oknum panitia AA terkait tentang AA yang hanya menjalankan perintah. Seyogyanya lebih didalami oleh pihak penyidik agar institusi hukum tak tercebiri di Bumi Serangkuh Dayung Serentak Ketujuan ini. (St*2)

Komentar