Edaran Larangan Jual Beli Jabatan Keluar, Mungkinkah Ada Praktik Jual Beli Jabatan?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Sejatinya mutasi, promosi, dan demosi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Merupakan hak preogratif orang nomor satu di Kab. Tanjab Barat untuk membantunya merealisasikan visi-misi yang digadang – gadangkan saat menarik simpati dalam mengumpulkan dukangan.

Tentu dikeluarkannya surat edaran No. 800/2185/BKPSDM/2021 terkait larangan jual beli jabatan memaksa publik berasumsi adanya dugaan jual beli jabatan dalam kabinet ‘BERKAH’ terlebih pelantikan 15 orang pada senin, (18/10) kemarin, Kasubbid Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah, BAPENDA Tanjab Barat dan Kasubid Perhitungan dan Penetapan, BAPENDA Tanjab Barat dirotasi seminggu setelah pelantikan.

Sekretaris Komisi I DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan menyebutkan bahwa surat edaran itu lucu dan tidak tepat sasaran, yang punya hak mengangkat dan berhentikan jabatan pegawai itu kan Bupati kenapa edaran ditujukan ke OPD.

“Memang nya Kepala OPD bisa ngangkat dan berhentikan jabatan ASN, hak kepegawaian itu mutlak ditangan Bupati, ” Ujar Jamal Darmawan.(19/10)

Lanjut Jamal, adanya isu dugaan jual beli jabatan itu memang kencang adanya, yang diduga dilakukan oleh oknum yang dekat dengan Bupati itu sendiri.

“Kita hanya sebatas mengingatkan saja jangan sampai terjadi tangkap tangan KPK jika terjadi praktek jual beli jabatan. Tempatkanlah pejabat sesuai dengan kemampuannya,” tukasnya.(red)

Komentar