Kenapa “REHAB RUMAH DINAS PEMDA” Bukankah Itu Rumah Dinas Kejaksaan Negeri ?

Kuala Tungkal – Bidas. Pekerjaan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor rumah dinas pemda yang beralamat dijalan Imam bonjol Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat diduga mengangkangi aturan dalam penganggarannya. Hal ini di katakan Erwin (38) Ketua umum Laskar Pengawal Negeri (LAPEN) Senin (1/1).

Menurutnya, penganggaran terhadap pekerjaan tersebut diduga mengangkangi permendagri No. 32 Tahun 2011 dan atau No. 39 Tahun 2012. “ Penganggaran pekerjaan tersebut diduga mengangkangi permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.” Ungkapnya Erwin yang akrab di sebut Cos ini.

Sambung Erwin, “Dan Atau permendagri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Karena Bangunan Tersebut adalah rumah dinas kejaksaan negeri.” Tambahnya.

Terpisah, menurut sumber Bidas mengungkapkan. “Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor rumah dinas pemda yang dilaksanakan oleh CV. MOZHA & CO dengan nilai kontrak sebesar Rp 496.007.000,00 adalah pekerjaan rehab sedang/ berat rumah dinas kejaksaan negeri kuala tungkal, bila memang dianggarkan menggunakan dana APBD Kab. Tanjab Barat Seharusnya bangunan tersebut terlebih dahulu dihibahkan ke Pemda.” Ungkap Sumber yang tak ingin namanya dipublikasikan. (1/1)

Pekerjaan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor rumah dinas pemda yang sejati merupakan rumah dinas Kajari Kuala Tungkal ini merupakan institusi vertikal yang memiliki aturan yang di atur dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang hibah, bila menggunakan APBD dalam pelaksanaannya. (st12)

Komentar