Kisruh Administrasi Dinas Perkim Kab. Tanjab Barat – Jambi, Masih Adakah Hukum Dikampung Kami?

Uncategorized1,224 views

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Kisruh rancunya penandatanganan berkas pencairan serta kontrak kerja di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Tanjab barat terus bergulir bagai bola liar tanpa ada keputusan, hingga hal tersebut dipandang memperlambat proses pembangunan di bumi serangkuh dayung serentak ketujuan ini.

Permasalahan ini disinyalir berawal dari dinonjobkannya Kadis Perkim, Ir. Netti Martini, M.Sc  pasca penayangan sejumlah 90an Pekerjaan PL di dinas tersebut dengan SK pemberhentian sebagai kepala dinas No. 724/Kep.Bup/BKPSDM/2019, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat sehingga memicu lahirnya surat rekomendasi KASN tanggal 24 Juni 2019 dengan No. B 2021/KASN/6/2019 terkait pelanggaran system merit dan meminta Pembina Kepegawaian menggembalikan kembali Ir. Netti Martini, M.Sc  sebagai Kadis Perkim.

Terhitung 01 Oktober 2019 Ir. Netti Martini, M.Sc  dikembalikan sebagai Kadis Perkim, sehingga keabsahan Peltu Kadis Perkim yang dipegang oleh defenitif sekretaris dinas perkim pasca nonjobnya defenitif Kadis Perkim Otomatis dinilai gugur, sehingga SK PA dianggap tidak berlaku, tapi sayang sekretaris sekaligus Peltu Kadis Perkim melalui PPKnya telah melounchingkan ratusan pekerjaan dengan nilai bila diakumulasikan menjapai miliyaran rupiah diduga kuat menggunakan SK PA peltu kadis perkim sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 yang dinilai tak memiliki dasar hukum sejak ditandatanganinya SK pengembalian Ir. Netti Martini, M.Sc .

Hingga kini, Kamis (7/11) bagi pihak ketiga yang telah melaksanakan pekerjaan menjadi korban karena defenitif Sekretaris sekaligus Peltu Kadis Perkim tersebut yang semula melounchingkan ratusan pekerjaan yang dianggarkan di DPA-APBDP dengan dugaan kuat menggunakan SK PA sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 pasca kembalinya Ir. Netti Martini, M.Sc sebagai Kadis Perkim per 01 Oktober 2019 tidak menandatangani berkas pencairan sebagai PA.

Bahkan ratusan pekerjaan yang telah ia lounchingkan kontraknya tidak ditandatangani, sementara waktu terus berjalan menyisakan 53 hari jelang tutup anggaran. Kerancuan ini akan mencapai klimaks bila tak ada solusi yang diberikan terhadap pihak ketiga yang telah melaksanakan pekerjaan sampai menunggu proses pencairan hingga pihak ketiga yang telah melewati proses penunjukan pengadaan barang dan jasa sampai pada kontrak kerja mereka yang belum ditandatangani.

Sementara melalui Surat Penunjukan Delegasi (SPD) bisa saja pejabat yang berwenang langsung menunjuk PA agar proses administrasi dapat berjalan hingga nasib ratusan pihak ketiga dapat terselamatkan meski penandatanganan kontrak terkait ratusan pekerjaan yang telah dilounchingkan perlu pengkajian lebih dalam tapi setidaknya pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan dapat melakukan proses pencairan.

Permasalahan di Dinas Perkim ini merupakan jalan untuk membongkar dugaan permainan yang terstruktur hingga dugaan adanya gratipikasi yang marak terdengar di medsos seolah telah terpapar dan terbuka lebar untuk para penegak hukum dikabupaten Tanjab Barat bila saja mau dan berani menerapkan tujuannya menciptakan NKRI yang bersih, bebas pungli, bebas suap, dan bebas korupsi, serta menepis paradigma hukum yang tajam kebawah dan tumpul keatas, dan atau tetap tenang, tentram, sunyi dalam tindakan hingga melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum Di Kab. Tanjab Barat – Jambi yang katanya tidak pandang bulu, lalu masih adakah hukum di Kabupaten ini? Entahlah! (redaksi)

Komentar