Lalu, Rekanankah Yang Tersalahkan Pada Temuan Perkerjaan?

Kuala Tungkal – Bidas. Terkait banyaknya temuan BPK RI perwakilan jambi terhadap pekerjaan fisik dari tahun 2005 – 2016 di Kab. Tanjab Barat, yang berjumlah hampir menyentuh angka 50 Millyar yang belum dikembalikan oleh pihak rekanan hingga saat ini dinilai terlalu menyudutkan pihak rekanan khususnya Kab. Tanjab Barat.

Pihak rekanan yang diwajibkan untuk mengembalikan temuan pada fisik pekerjaan yang dilaksanakan, sementara untuk pencairan terhadap suatu pekerjaan pengadaan barang dan jasa telah diatur susunan kepanitiaan yang di SK-kan. Seperti PPK, Pptk, Pengawas Instansi, Konsultan Pengawas, Hingga P2HP selaku pemeriksa tahapan akhir pekerjaan.

Menurut AD (39) salah satu rekanan yang tak ingin namanya dipublikasikan, mengatakan. “Kita juga bingung terhadap temuan pada pekerjaan yang kita laksanakan selaku rekanan. Sesuai dengan kontrak kita bekerja berdasarkan aturan, pemeriksaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan tupoksi masing – masing pihak terkait.” Ungkapnya (26/12).

“Pekerjaankan diperiksa oleh Konsultan Pengawas, Pengawas lapangan, PPTK, P2HP, bahkan tak jarang PPK turun meninjau pelaksaan. Mereka menandatangani pencairan sesuai dengan progres dan backup data yang menurut mereka tidak bermasalah. Lalu setelah dicairkan dan diperiksa kembali oleh Inspektorat yang menggandeng BPK terdapat temuan.” Paparnya.

Lanjut AD, “Kami diberi sanksi untuk mengembalikan temuan berdasarkan pemeriksaan dilapangan. Lalu mereka PPK, Pptk, Pengawas dinas, Konsultan Pengawas, serta P2HP bagaimana? Mereka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pencairan keuangan pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakoni oleh rekanan. Kami tidak bisa menguangkan pekerjaan kami bila mereka tidak menandatangani berkas administrasi pencairan.” imbuhnya.

“Dimana tanggung jawab mereka? Selaku oknum yang menyetujui pencairan kami. Mengapa harus selalu kami yang mendapat sanksi sementara mereka santai dan adem –  adem ayem saja.” Pungkasnya.

Terpisah, AR (42) Tahun, rekanan yang juga tak ingin namanya dipublikasikan mengungkapkan. “Disinilah terkadang kerancuan tersebut selalu terjadi. Kami selaku rekanan selalu dikambinghitamkan, dipersalahkan, sementara mereka bahkan takpernah diberi sanksi tegas oleh pemerintah.” Tukasnya (26/12).

PPK, Pptk, pengawas instansi, Konsultan pengawas, P2HP seharusnya bertanggung jawab penuh terkait temuan – temuan pada pemeriksaan fisik dilapangan. Sebab ditangan merekalah pencairan terhadap fisik pekerjaan dapat direalisasikan sepenuhnya. (sr) 

Komentar