Langkah Pemkab Tanjabbar Terkait Covid-19 Disorot Aktivis Unbari, Organisasi Mahasiswa Tanjabbar Dimana?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Usai rapat pencegahan Corona, senin (16/3) Bupati Tanjab Barat, H. Safrial mengatakan, diliburkannya siswa dari proses belajar mengajar di sekolah juga belum ada jaminan tidak terjangkit virus corona.

“Kalaupun kita liburkan seperti di sana apakah ada jaminan (tidak terjangkit corona_red) karena di daerah lain tidak meliburkan. Jika itu diliburkan harusnya secara nasional. Kita tidak meliburkan siswa yang ada di Tanjabbar, kalau pemerintah pusat mengintruksikan baru kita meliburkan.” Ujarnya pada awak media (16/3).

Langkah Bupati Tanjab Barat tersebut menuai kontroversi dari berbagai kalangan mulai dari natizen dimedsos hingga aktivis mahasiswa Fakultas Hukum universitas Batanghari (unbari) Jambi, Ferdiano angkat bicara menyoroti terkait kebijakan Bupati Tanjung Jabung Barat itu disalah satu media online.

“Kami sebagai aktivis mahasiswa public control, Harusnya Pemerintah Tanjabar mengkaji ulang kebijakan yang tidak meliburkan seluruh aktivitas proses belajar mengajar di kab. Tanjab Barat apabila sekolah tidak diliburkan maka aktifitas jalur laut dan darat harus diperketat”. Kata ferdiono.

Diketahui, Presiden RI telah mengeluarkan Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19), dilanjutkan dengan SE MENPAN Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 dilingkungan instansi pemerintah, serta himbauan Gubernur Jambi Nomor 765.A/SETDA.KESRAMAS-3.2/2020 Tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona virus disease (covid-19).

Miris, keputusan pemkab Tanjab Barat justru mendapat sorotan dari aktivis mahasiswa Fakultas Hukum universitas Batanghari (unbari) Jambi, sementara tak satupun terdengar para kaum intelektual barisan muda yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan di Kab. Tanjab Barat yang angkat bicara untuk daerahnya, apakah setuju dengan langkah yang diambil Pemkab Tanjabbar atau karena sang pemimpin berstatus ASN? Entahlah! sejatinya organisasi kemahasiswaan selalu berpihak pada masyarakat. (St*2)

Komentar