Legalkah BPKAD Titipkan SP2D Senilai 45 Miliyar Di Rekening Penampungan?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 12 ayat (2) dan pasal 22 ayat (2) dan (3) yang berbunyi semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) Rekening Kas Umum negara (RKUN) merupakan acuan dalam melakukan transaksi administrasi Pemerintah.

Aturan ini yang mengikat dugaan 300 lembaran SP2D tertanggal 28 Desember 2018 senilai hampir 45 Miliyar dititipkan pada sebuah rekening oleh BPKAD di akhir tahun 2018 untuk didistribusikan ke rekening – rekening perusahaan rekanan di awal tahun 2019 telah mengangkangi aturan dan perundang – undangan.

Menurut Aktifis, Syrifudin. AR penitipan SP2D dengan jumlah tertentu pada akhir tahun kerap terjadi beberapa tahun belakangan ini dan di tahun ini di yang disinyalir kuat penyebabnya adalah kebijakan di lapangan pekerjaan. “Aturan UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 12 ayat (2) dan pasal 2 ayat (2) dan (3) sudah jelas satu rekening ‘Single Account’ tidak ada rekening penampungan.” ungkapnya

“Atas keterlambatan dan ketidaktertiban administrasi jangan di jadikan alasan untuk memindahkan secara glondongan pada rekening penitipan. Itu sama saja adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh BPKAD Melalui Kabid Perbendaharaan Umum Daerah atas pembayaran pihak ketiga. Ini konsfirasi!” timpalnya. (St*2)

Komentar