Masa Iya, Sih! “Eks Bang Napi” Dilarang Memegang Jabatan

Kuala Tungkal – Bidas. Menyusun struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertuang dalam PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Akan tetapi perlu juga memperhatikan PP No. 800/4329/SJ Tanggal 29 Oktober 2012 yang merupakan penegasan dari PP No. 100/2000 yang di ubah dengan PP No. 53/2010, Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Syarifuddin, AR (04/04) “Untuk itu, perlu dipertimbangkan untuk mengangkat/ memberikan kesempatan pada PNS koruptor dan pelaku kejahatan lainnya untuk kembali menjadi PNS. Apa lagi sampai di promosikan dalam jabatan struktural.” Ungkapnya.

“Tapi untuk Kab. Tanjabbar khususnya, tidak ada Eks Bang NAPI yang di promosikan untuk memegang jabatan strategis di OPDnya. Pemkab Tanjabbar Memiliki Wibawa dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat Kab. Tanjabbar, buktinya tidak ada reaksi penolakan dari masyarakat ‘kan?.” Tambahnya sembari tersenyum.

“Karena bila hal tersebut dibiarkan dan atau sengaja menempatkan Eks Bang NAPI di posisi yang strategis dengan maksud dan tujuan tertentu, akan menimbulkan kontradiktif akan usaha pemerintah dalam memberantas korupsi.” Tukas Ketua LSM-Petisi28 ini.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) koruptor dan pelaku kejahatan lainnya yang diberi kesempatan atau dipromosikan memegang jabatan strategis akan dikhawatirkan menularkan serta mewariskan nilai – nilai moral yang tidak baik yang akan berpengaruh pada sistem kerja birokrasi. (st*2)

Komentar