Mungkinkah Ada Politisasi Pada Penyaluran BLT Tanjabbar?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Penundaan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa sebesar Rp 600 ribu/ KK sesuai dengan intruksi Kemendes PDTT RI nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan bantuan langsung tunai (BLT) tentu dak dapat diterima mentah – mentah.

Pasalnya, dari seluruh kabupaten di provinsi jambi hanya Kabupaten Tanjabbar yang belum mengizinkan kades – kades untuk menyalurkan BLT dana desa kepada masyarakat dengan alasan menunggu data penerima harus berdasarkan surat keputusan Bupati sebagai legalitas.

Sementara, penundaan penyaluran BLT dana desa memiliki kosekuensi dan data penerima BLT selama ini bila data penerima BLT dinilai tidak tepat sasaran kenapa baru sekarang diverifikasi untuk tepat sasaran.

“Tepat Sasaran atau Sasaran Tepat?” Tanya salah satu pengamat politik Tanjab Barat, Alamsyah.

Menjamin tepat sasaran dan tidak akan terjadi tumpang tindih terhadap 20.000 lebih penerima BLT justru secara tidak langsung telah menepis akurasi data penerima BLT sebelumnya hingga melahirkan tanya ada apa dengan Kab. Tanjab Barat.

“20.000 X 2 adalah 40.000 dan akan sangat bermanfaat untuk konsesi pilkada Desember mendatang. Astaqfirullah, ekonomi masyarakat menjerit ditengah pandemi ini semoga bijaksana mampu menepis politisasi.” Ungkap pria yang juga mantan anggata DPRD 2 periode ini.

Sikap cepat dalam mengambil tindakan untuk kepentingan membantu masyarakat di Kab. Tanjabbar tampaknya kalah cepat dibandingkan sikap cepat dalam memutuskan nama sebuah RSUD Syurah Khairuddin, lalu apakah ada politisasi dalam penyaluran BLT terkait Pilkada kedepan? Entahlah. (red)

Komentar