Mungkinkah Pengaturan Tender Proyek Di Kab. Tanjab Barat Itu Benar Adanya?

Syarifuddin. AR : Sebaiknya Pihak Hukum Mencermati Kalau Tak Ingin Diasumsikan Turut Andil Dalam Melegalkan Dugaan Mufakat Jahat Dalam Pelelangan Proyek.

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Marak tersiar dikalangan rekanan tentang pengaturan yang dilakukan dalam menunjuk pemenang tender proyek milik Pemkab Tanjab Barat yang dilelang secara terbuka melalui portal LPSE oleh ULP Kab. Tanjab Barat sering kali menemui kebuntuan dalam pembuktian. Entah karena kurangnya bukti dalam mengungkapkan persekongkolan atau oknum hukum enggan menggubris permasalahan yang di nilai telah mengakar di Kab. Tanjab Barat ini.

Meski permasalahan tender proyek ini sempat dimeja hijaukan pada beberapa waktu lalu oleh beberapa rekanan, tetapi tetap kembali dimentahkan. Sampai diketahui kembali terjadi lagi pekerjaan yang di ketahui berdasarkan Bill Of Quantity (BQ) tidak merujuk pada kualitas dan mutu rigit beton  pada pekerjaan yang berstruktur beton secara keseluruhan.

Adalah Peningkatan Jalan Patunas Di Kab. Tanjab Barat yang di dalam Bill Of Quantity (BQ) Pada tender pekerjaan tersebut tidak mencantumkan Kualitas dan Mutu Rigit Beton sehingga satuan harga beton dalam analisa penawaran di anggap alfa. “Dokumen penawaran beserta analisa harga satuan k/d/l/t di buat berdasarkan BQ, bila dalam BQ kualitas dan mutu beton ditiadakan lalu dasar satuan harga beton untuk menawar dari mana?” ungkap sumber jurnalbidas.com yang tak bersedia namanya dipublikasikan.

Lanjut sumber, dokumen penawaran yang tidak merujuk pada BQ dan atau merubah dari ketentuan BQ dalam tender suatu pekerjaan dianggap Absah. Jadi, pekerjaan Jalan Patunas tersebut mustahil ada pemenangnya bila merujuk pada dasar aturan dokumen lelang. “Ini sudah jelas!” timpalnya.

Terpisah, Ketua LSM Petisi menyayangkan terjadinya dugaan kuat pengaturan dalam menentukan pemenang tender terbuka tersebut karena mencederai persaingan usaha tidak sehat serta mengasumsikan masih terjadinya dugaan kuat mufakat jahat dalam tender proyek di Kab. Tanjab Barat untuk menentukan pemenang tender.

“Sebaiknya pihak hukum mencermati, mempelajari, bahkan bila di perlukan, berdayakan tenaga ahli dalam mengungkap permasalahan dugaan kuat pengaturan dalam lelang yang dinilai telah terjadi secara terang – terangan di kabupaten ini sehingga kami tidak menduga – duga kalau oknum – oknum penegak hukum turut andil dalam dugaan mufakat jahat ini.” singkatnya. (St*2)

Komentar