Mutasi Dua PPBJ Perkim Wujud Kepentingan Yang Terstruktur Dan Masive, Benarkah?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Mutasi yang dilakukan terhadap dua Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Dinas Perkim Kab. Tanjab Barat yang di lakukan Oleh Pemkab Tanjab Barat sarat kepentingan yang terstruktur dan masive terkait dugaan penguasaan dan pengaturan kegiatan pada instansi tersebut.

Hal ini berawal dari ditayangkannya hampir 90 paket pekerjaan pada dinas tersebut oleh PPBJ pada jum’at, 24 Mei 2019 lalu yang kemudian menimbulkan polemik dengan dimutasikannya 2 PPBJ dinas Perkim ditandai saat SK mutasi mereka yang diterima Dinas Perkim pada senin, 26 Mei 2019 dan kemudian diketahui penandatangan SK Mutasi tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Tanjab Barat, H. Safrial pada Kamis, 23 Mei 2019

“Kita menayangkan 91 paket pekerjaan penunjukan langsung itu pada tanggal 24 Mei 2019 dan tidak mengetahui adanya mutasi pada kami, kami tau dimutasi pada tanggal 27 Mei 2019 dan SK Mutasi tersebut ditandatangani basah oleh Bapak Bupati tertanggal 23 Mei 2019.” ungkap M. Iqbal.

Menurutnya, User ID PPBJ Dinas Perkim pada portal LPSE di nonaktifkan oleh LPSE pada tanggal 26 Mei 2019 yang diketahui tidak terindikasi adanya surat permohonan pemblokiran oleh PA Dinas Perkim, Ir. Nety Murtini, M. Sc saat itu serta yang menjadi dasar penonaktifan User ID PPBJ oleh pihak LPSE sehingga hal tersebut mengganggu proses kegiatan penayangan sekitar 91 paket pekerjaan.

“Saat penayangan User ID PPBJ tentu masih bisa diakses, yang di blokir itu pada tanggal 26 Mei 2019, selanjutnya kami mengetahui adanya SK mutasi terhadap kami, dengan adanya pemblokiran user ID tersebut kami pun melayangkan surat pemberitahuan kepada PPBJ Perkim yang baru agar melanjutkan proses 91 Paket pekerjaan yang saat ini masih dalam tahapan.” jelasnya.

“Dinonaktifkannya User ID PPBJ Dinas Perkim ini diketahui setelah kami mengakses Login User ID PPBJ dan di tolak oleh sistem pada 26 Mei 2019 sehingga proses tahapan 91 Paket pekerjaan tersebut tidak dimungkinkan diakses melalui Login User PPBJ.” timpalnya.

Terpisah, Ir. Nety Murtini, M. Sc dikonfirmasi melalui selularnya membenarkan bahwa sampai dirinya menerima SK Nonjob sebagai Kadis Perkim pada Senin, 27 Mei 2019 dirinya tidak pernah menyampaikan surat permohonan penonaktifan atau pun permohonan pergantian User ID PPBJ kepihak LPSE Kab. Tanjab Barat.

“Saya terima SK Nonjob tanggal 27 Mei 2019 serentak dengan 2 staf saya yang merupakan PPBJ, bedanya SK mereka tertanggal 23 Mei 2019 ditandatangani sementara SK saya 27 Mei 2019 ditandatangani dan 26 Mei 2019 User ID PPBJ di blokir.” tuturnya.

“Saya berasumsi penandatanganan SK Mutasi PPBJ saya ditanggal 23 Mei 2019 merupakan suatu tindakan penyangkalan terhadap penayangan 91 paket kegiatan penunjukan langsung yang dilakukan oleh PPBJ di tanggal 24 Mei 2019 dan saya menduga pemblokiran User ID adalah bentuk dari interpensi agar PPBJ tidak dapat mengakses Log PPBJ di LPSE. Allah tidak tidur, tindakan yang disinyalir terstruktur dan masive ini otomatis tercatat dan terekam oleh sistem itu sendiri.” tukas Nety.

Sayang saat ditemui, Ketua LPSE Kab. Tanjab Barat, enggan memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut dengan alasan prosedur SOP. (Tim*)

Komentar