NAH, DIMANA HUKUM UNTUK PEKERJALAN JALAN RO RO?

Kuala Tungkal – Bidas. Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Simpang IV Sungai Saren – Pelabuhan Ro Ro (Tanah Lokal Ke Perkerasan) seakan tak tersentuh oleh hukum di tanjab barat. meski terlihat pekerjaan masih dilaksanakan dari awal januari 2018 lalu, disinyalir merupakan pekerjaan penambahan volume atas pencairan yang dilakukan pada akhir desember 2017 silam.

Bila Sebelumnya Tim TP4D dari kejaksaan negeri selalu turun untuk meninjau hasil akhir beberapa pekerjaan, untuk pekerjaan ini tak terpublikasi kehadiran TIM TP4D dilokasi saat akhir pekerjaan di desember 2017 lalu. “Selama ini kita selalu membaca publikasi peninjauan di akhir beberapa pekerjaan oleh TIM TP4D Kejaksaan negeri Tanjab Barat” Ungkap ABD yang tak ingin namanya dipublikasikan (29/01).

“Diakhir desember 2017 tak terdengar publikasi turunnya TIM TP4D dilokasi, begitu juga saat pekerjaan diduga berlanjut di januari 2018. Mungkinkah ada kebebasan hukum terkait pekerjaan ini.” Tambahnya.

Lanjutnya,“Pekerjaan yang menggunakan dana DAK milyaran rupiah ini disinyalir dicairkan hampir 100% di desember 2017, Spekulasi pencairan ini jelas diduga terjadi mark up dalam pelaksanaannya hingga penambahan volume pekerjaan diduga dilaksanakan di januari 2018.”Lanjut ABD lagi.

“Bagaimana proses administrasinya, peran konsultan pengawas, PPTK, P2HP, dan PPK terkait pekerjaan ini. Mengapa seakan sunyi bahkan nyaris tanpa tindakan terkait telah cairnya hampir 100% pekerjaan ini.” Tambahnya lagi.

Berdasarkan surat edaran bupati tanjung jabung barat NO.950/2633/BPKAD/2017 Tanggal 28 November 2017 nomor 3. “Khusus untuk pekerjaan fisik agar mengajukan pencairan dana sesuai dengan realisasi fisik di lapangan” tampaknya tidak berlaku untuk pekerjaan ini. “Bila Perintah Bupati saja secara tertulis tidak berlaku, bagaimana dengan hukumnya?” Pungkas ABD. (st*2)

Komentar