Nah! Swakelola Pembangunan SMK Berujung Dimeja Hijau, Kok Bisa?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Pembangunan unit sekolah baru SMK Swasta yang berlokasi di Jl. Mubarok Ds. Mandalajaya Kec. Betara Kab. Tanjab Barat – Jambi, bersumber dana dari Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI sebesar Rp.2.721.957.000,00. Berujung di meja hijau.

Pasalnya, SM selaku Kepala Sekolah sekaligus Ketua Tim Pendiri Pembangunan SMK Agribisnis Tanjab Barat dituntut dengan Pidana 5 tahun penjara, denda Rp. 200.000.000,- serta kewajiban mengembalikan Uang sebesar Rp 388.725.350,- karena dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Tim Penasehat Hukum SM dari Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah, Advokat DR. Dudung Amadung Abdullah, SH mengungkapkan Jaksa menemukan beberapa temuan, diantaranya dari total dana bantuan Rp. 2.721.957.000,-, jumlah dana yang didukung dengan alat bukti adalah sebesar Rp. 2.333.231.650,- sedangkan sisanya, yakni sebesar Rp. 388.725.350,- tidak didukung dengan bukti pengeluaran riil, isamping itu jaksa menilai bahwa penunjukan langsung yang dilakukan SM terhadap pihak pelaksana pengadaan adalah Pelanggaran lain yang dilakukan oleh SM.

“Dana tersebut bersumber dari Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI yang diswakelolakan karena tidak ada rekanan yang bersedia mengerjakan dilahan gambut,” ungkapnya saat dihubungi via selular.

Lebih lanjut, dia mengatakan kalau berbicara tentang kerugian, justru negara malah diuntungkan, karena selain berdiri bangunan sekolah, terdakwa juga memperbaiki jembatan yang menjadi penghubung antara sekolah dengan jalan raya,

“Penimbunan dan pembangunan akses jalan sepanjang 500 meter, pendirian tower, serta keramik dan plapon ruang praktek yang dalam RAB tidak dimasukan.” tukasnya.

Miris, bila ditelisik dan dibandingkan banyaknya pekerjaan yang dilaksanakan di Kab. Tanjab Barat yang telah di audit oleh BPK RI Perwakilan Jambi dengan temuan kelebihan pembayaran Miliyaran rupiah justru pihak Kejaksaan dinilai diam, sedangkan Pembangunan unit sekolah baru SMK Swasta yang berlokasi di Jl. Mubarok Ds. Mandalajaya dengan dana Rp.2.721.957.000,00. justru berakhir dimeja hijau, ada apa? (St*2)

Komentar