PEKERJAAN 26,9 M “BERALAMAT PALSU” DINILAI, KESALAHAN OBJEK.

Gambar tayangan lelang pada portal LPSE Kab.Tanjab Barat (dok)

Kuala Tungkal – Bidas. Pekerjaan “beralamat palsu,” Pekerjaan peningkatan struktur jalan simpang IV sungai saren simpang teluk nilau – pelabuhan ro ro (tanah lokal ke perkerasan)  dengan pagu Rp. 26.966.600.250,00  yang menggunakan dana APBD tahun 2017 DPUPR. Kembali menjadi sorotan. Kali ini Burhanudin, SH selaku pengamat hukum dan advocad menjelaskan. (31/10) “Pekerjaan peningkatan struktur jalan simpang IV sungai saren simpang teluk nilau – pelabuhan ro ro (tanah lokal ke perkerasan) menurut saya telah cacat hukum bila di nilai dari objeknya. Pekerjaan tersebut semestinya adalah pekerjaan jalan lingkar yang menghubungkan antara simpang IV sungai saren – simpang teluk nilau – pelabuhan ro ro jadi, 3 (tiga) objek tersebut saling bersinggungan satu sama lain.”

Di ketahui, berdasarkan data yang berhasil di himpun Bidas di lapangan bahwa, pekerjaan Pekerjaan peningkatan struktur jalan simpang IV sungai saren simpang teluk nilau – pelabuhan ro ro (tanah lokal ke perkerasan) di mulai dari simpang teluk sialang, menuju ke roro. Sebelumnya Apri Dasman, ST Kabid bina marga DPUPR menjelaskan (30/10) “Dalam kontrak tetap sesuai dengan di DPA, di penayangan di ULP yang perlu di cermati lagi, untuk di perbaiki sudah tidak bisa lagi, sekarang sudah keranah kontrak dan keuangan sudah di 60 %. Dan mungkin dari tujuan kami betul menuju ke A, sementra asumsi orang lain dengan nama ‘kan bisa, bisa bolak balik  gitu kan.” Tukasnya pada Bidas.

Gambar Pekerjaan Di simpang teluk sialang (dok)

Kembali, Burhanudin, SH Menjelaskan. “Kesalahan objek dalam pekerjaan memang sering terjadi, bila kesalahan tersebut tidak di cermati dan di perbaiki maka akan berakibat pekerjaan tersebut bisa saja tidak dapat di bayarkan dan ada kosekuensinya ketika pemeriksaan di lakukan, apa lagi pekerjaan tersebut menggunakan dana DAK yang untuk memperoleh dana DAK tidaklah segampang yang di bayangkan. Seharusnya lelangkan pada saat itu bisa di batalkan, dan dilakukan lelang kembali dengan nama pekerjaan yang benar.”

“Terlalu menyepelekan kesalahan ini akan berakibat fatal bagi pihak rekanan yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut, namun kesalahan tetap sebuah kesalahan. Di mata hukum kesalahan objek akan berakibat pada dugaan fiktif atas pekerjaan yang di lakukan. Sangat di sayangkan bila pekerjaan yang menjadi prioritas Pemkab Tanjab Barat ini, menggunakan dana DAK dari pusat, tapi dukungan dari kemampuan tim pendukungnya dapat di katakan kurang.” Tandasnya pada Bidas.

Dilain tempat, Amin rizlan mengatakan.(31/10) “Pekerjaan tersebut sebenarnya bisa di perbaiki bila PPK lebih cermat dan teliti. Lelang ‘kan bisa di batalkan dan di ulang kembali dengan nama yang korelasi dengan yang tercantum di DPA, hingga tak menimbulkan permasalahan. Kalau di ibaratkan Saya beli rokok merek Sampoe*** dan di berikan tetap rokok merek Sampoe*** juga tapi, yang mentol. ‘Kan lain ceritanya? Sekarang nasi telah menjadi bubur tinggal menyikapi saja tetap berdiri dengan kesalahan atau menegakkan aturan.” Pungkasnya pada Bidas. (sr)

Komentar