Penentuan Klasifikasi Perusaan Berdasarkan Pesanan Dalam Lelang Di Kab. Tanjab Barat, Benarkah?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Lelang Pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok Kerja (POKJA) pada portal LPSE Kab. Tanjab Barat kembali menuai polemik terkait aturan yang diterapkan dalam menentukan klasifikasi perusahaan yang mengikuti lelang.

Pasalnya, aturan penentuan klasifikasi perusahaan tersebut disinyalir mengikuti pesanan rekanan yang diduga memiliki pekerjaan tersebut jauh sebelum lelang dilaksanakan sehingga lelang pekerjaan dinilai sebagai formalitas dalam melegalkan.

“Terlepas dari kepentingan, aturan dalam pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2018. sehingga penentuan klasifikasi oleh POKJA dianggap janggal. Bila ada aturan yang baku dan baru seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan polemik.” ungkap Ketua Gapensi Kab. Tanjab Barat, Abdurrahman Jamalia.

Dia menyebutkan, akan menyurati secara resmi terkait aturan yang diberlakukan oleh POKJA dalam beberapa tender pekerjaan yang tengah ditayangkan diportal LPSE.

“Terkait hal tersebut kita akan menyurati Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, agar polemik ini tidak berlarut dan menimbulkan kontradiktif dalam pelaksanaan lelang pekerjaan.” tukasnya.

Diketahui pada portal LPSE, lelang pekerjaan senilai Rp.5.398.800.000,00 menggunakan klasifikasi kecil atau non kecil, sementara lelang pekerjaan dengan nilai Rp.5.467.100.000,00 menggunakan klasifikasi kecil. (St*2)

Komentar