Penerbitan SP2D Dipersulit Meski SPP dan SPM Telah Diterbitkan OPD

Pemerintahan1,593 views

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Urusan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) terbilang menyulitkan pihak rekanan terutama saat urusan administrasi dinilai telah memaksa masuk keranah teknis.

Hal ini terjadi pada salah satu rekanan yang mengurus penerbitan SP2D di BUD Kab. Tanjab Barat, “SPP dan SPM telah di terbitkan oleh OPD, anehnya pihak BUD justru meminta Surat kemajuan fisik dan serah terima akhir pekerjaan yang jelas – jelas itu ranahnya teknis.” ungkap rekanan yang meminta namanya tidak dipublikasikan, (20/9).

“bila SPM telah diterbitkan dan ditandatangani oleh OPD berarti segala urusan teknis jelas telah selesai dilaksanakan. BUD itu urusan administrasi yang wajib menerbitkan SP2D bila SPP dan SPM telah diterbitkan oleh OPD.” Tambahnya.

Kini penerbitan SP2D dianggap tidak lagi berbicara secara administrasi melainkan ikut keranah teknis yang dinilai bukan tupoksib BUD, sayang saat berita ini ditayangkan kuasa BUD Setda Tanjab Barat tidak dapat di konfirmasi karena tidak berada di tempat saat jurnalbidas.com menjambangi, kamis (20/9) pukul 14.30 yang seharusnya masih pada jam kerja. “besok kalau BPK hadir memeriksa teknis, OPD tak perlu lagi sibuk. Biarkan org BUD yang menghadapi.” timpalnya. (St*2)

Komentar