Pengaturan Tender Proyek Terstruktur Dan Sistematis Di Tanjabbar, Benarkah?

Tanjabbarat – jurnalbidas.com. Pengaturan tender proyek APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepertinya bukan lagi isapan jempol belaka, hal ini diperkuat dengan adanya tambahan persyaratan yang dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Tanjab Barat dalam dokumen lelang  ‘memiliki modal keuangan berupa tabungan/ giro perusahaan., Minimal 5% (lima persen) dari HPS.

Penambahan persyaratan dalam dokumen lelang itu tentu bertentangan dengan Surat Edaran dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor ; 05 Tahun 2022 tentang penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan barang/ jasa pemerintah tertanggal 1 Maret 2022, adapun tujuan terkait SE tersebut untuk memberi penegasan terkait larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak objektif dalam proses pemilihan guna mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif.

“Itu bentuk dari salah satu tindakan diskriminasi hingga menimbulkan persaingan yang tidak kompetitif antar rekanan, dan itu salah satu dari cara mengatur tender agar ‘yang punya bola’ leluasa memenangkan tender yang telah diatur secara terstruktur dan sistematis.” Ujar salah satu rekanan lokal (Tanjabbar_red) yang meminta identitasnya tak dipublikasikan.

Menurutnya, Dukungan bank saja sudah lebih dari cukup jika pokja tender mau, tapi tentu kalau hanya dukungan bank untuk meloloskan ‘yang punya bola’ akan sulit karena bila penawarannya bagus dan persyaratan lengkap maka ‘yang punya bola’ akan memiliki peluang yang sempit untuk menang.

“Dengan begitu indikasi pengaturan tender yang terstruktur dan sistematis dimulai dari proses tender dalam mencari pemenang ‘yang sudah ada’ mendekati benar adanya. Jadi kalau mau perang dalam tender di Tanjabbar terkesan sia – sia.” Tukas sumber.

Pengaturan tender bahkan tersiar kabar ‘pemilik bola’ sebelum proyek ditenderkan hingga pengumuman pemenang tender tak lagi menjadi sebuah kejutan, lalu dimana fungsi hukum Tanjabbar bila panitia sanggup mengangkangi SE Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor ; 05 Tahun 2022 ? Entahlah! (Red)

Komentar