PERSYARATAN LELANG DI PERTANYAKAN

Gambar Ilustrasi (dok)

Kuala Tungkal – Bidas. persyaratan dalam Tender/ lelang dibuat untuk menunjang pekerjaan yang di lelangkan memiliki mutu dan kwalitas yang baik, maka pengaturan tender berdasarkan pada berbagai prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Untuk itu persyaratan di buat harus dijamin kebenarannya dan wajib di teliti kegunaannya, tak hanya sekedar pencantuman dalam SDP.

Persyaratan dalam sebuah lelang menjadi tanggung jawab pihak pelelang pekerjaan bila terbukti tak pernah ditemui di lapangan yang mengasumsikan persyaratan tersebut tidak terverifikasi dengan benar oleh panitia lelang. Maka persyaratan yang di cantumkan oleh panitia lelang dalam SDP disinyalir sarat mengandung bentuk diskriminatif, tidak efektif, dan tidak efisien.

Peran panitia lelang menentukan persyaratan dalam SDP lelang disinyalir menjadi kunci untuk memuluskan konspirasi panitia lelang dalam menjatuhkan dan memenangkan pihak rekanan tertentu, serta peran rekanan dalam memasukkan dokumen penawaran dengan “satu pintu” juga harus menjadi pertimbangan institusi hukum di kab. Tanjab barat ini dalam menilai dan mengawasi proses pelelangan agar tak merebak dugaan pengaturan dalam lelang yang di laksanakan oleh pemkab tanjab barat melalui ULP kab. Tanjab barat di portal LPSE. “Persyaratan lelang seyogyanya menjadi kebutuhan rekanan di lapangan, bukan sekedar persyaratan administrasi yang akun tabel untuk memenangkan suatu pelelangan. Semisal persyaratan peralatan seperti TRAILER, TUGBOAT, PONTON, EXCAVATOR, CAMERA, dan METERAN adalah peralatan yang wajib ada di lapangan serta persyaratan tenaga ahli seperti KEPALA PELAKSANA yang minimal berijazah S1 Teknik sipil yang memiliki SKA, pelaksana saluran irigasi memiliki SKT, Teknisi Pengerukan memiliki SKT, Teknisi Penghitungan Kwalitas Sumber Daya Air memiliki SKT, Operator Mesin Excavator memiliki SKT, Mekanik Engine Alat Berat memiliki SKT, Earmovin yang memiliki SKT, serta Adm/Logistik yang berijazah.” Papar Firdaus pada Bidas.

“Persyaratan alat/peralatan serta tenaga ahli bersertifikat tadi harus dapat dipastikan berada di lokasi pekerjaan sebagai faktor pendukung keberhasilan pekerjaan yang di lelangkan, dan menjadi tanggung jawab panitian lelang untuk memastikan hal tersebut dan untuk itu, panitia lelang berhak mengecek langsung kelapangan tentang keberadaan, kebenaran alat/peralatan serta tenaga – tenaga ahli bersertifikat tersebut, Baru dapat memenangkan salah satu rekanan peserta lelang. Bukan sekedar pembuktian kwalifikasi verifikasi di meja kerja panitia, dan dalil memenangkan salah satu rekanan dalam proses lelang.” Ungkapnya.

“Salah satu contoh pekerjaan peningkatan/rehab jaringan daerah rawa, biasanya hanya alat/peralatan Excavator, dan juru photo/dokumentasi sekaligus pengawas lapangan pekerjaan yang berada di lokasi sejauh pemantauan kami. Persyaratan berbagai tenaga ahli bersertifikat di dalam SDP tak akan di temui di lapangan, bahkan tak menutup kemungkinan bahan bakar Excavator yang menjadi peralatan inti pun tidak menggunakan bahan bakar industri.”

“Lalu seperti apa tahapan evaluasi dokumen kwalifikasi dan pembuktian dokumen kwalifikasi serta pernahkah panitia lelang melakukan pembuktian peninjauan alat/peralatan serta tenaga ahli bersertifikat di lapangan sebelum menunjuk pemenang lelang. Atau ini hanya permainan guna memuluskan salah satu rekanan menjadi pemenang lelang, entahlah.” Tandasnya pada bidas.

Gambar Ilustrasi (dok)

Di lain tempat H. Kms. Azhari mengatakan, “pengerjaan pekerjaan oleh pemenang lelang di nilai tak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan dalam dokumen lelang, terutama keberadaan tenaga ahli yang bersertifikat yang di isyaratkan dalam dokumen lelang di sinyalir hanya sebatas persyaratan lelang dan teramat sulit di temui di lokasi pekerjaan selama ini.”

“Hal ini lumrah terjadi dan menjadi rahasia umum, semua mengetahui hal tersebut baik masyarakat, penggiat dan pemerhati, sosial control, bahkan Disinyalir tak menutup kemungkinan institusi hukum di Kab. Tanjab barat ini mengetahui tapi tidak pernahnya institusi hukum bergeming meninjau proses ini membuat hal ini menjadi budaya yang salah di negeri ini.” Paparnya.

“Hal seperti ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun di daerah ini, tapi sunyinya tindakan institusi hukum dalam menyentuh permasalahan ini membuat permasalahan ini menjadi penomena yang dramatis hingga seakan menjadi mistis. Sulitkah bagi pihak hukum mengungkap permasalahan ini? sedangkan sudah menjadi rahasia umum di daearah ini adanya indikasi pengaturan proyek yang di lakukan oleh oknum – oknum tertentu yang di sinyalir bertangan besi dan kebal hukum.”

“Belum lagi dugaan tentang perusahaan – perusahaan pemenang lelang yang hanya menjadi penjaja jasa dan di sinyalir di koordinir oleh oknum – oknum rekanan yang bermain ria dalam proses ini, silahkan buka portal LPSE dan lihat penggunaan APBD dan APBD-ABT yang dilelangkan dengan pemenang yang berkisar pada perusahaan – perusahaan yang mendominasi menang dalam lelang hingga puluhan Milyar rupiah, pernahkah di pantau oleh pihak hukum dimana keberadaan perusahaan – perusahaan tersebut.” Tandas H.Azhari pada Bidas. (sr)

 

 

Komentar