Kuala Tungkal – Bidas. Keresahan pihak rekanan yang memiliki perusahaan kontruksi mikro (kecil) di kabupaten tanjung jabung barat semakin menempuh titik klimaks. dengan disinyalir non aktifnya perusahaan dikarenakan tidak mendapatkan pekerjaan di lingkup instansi pemkab tanjab barat.
Dan lebih menyedihkan sebagian pihak pemilik perusahaan terpaksa menjual aset miliknya untuk menutupi pembayaran pajak, BPJS Tenaga Kerja, menghidupkan SBU, KTA, Izin HO, IUJK dll.
Sementara pekerjaan skala kecil (PL) yang merupakan kebijakan masing – masing KPA di instansi pemerintah diduga dimonopoli oleh pihak – pihak diluar instansi pemerintah kabupaten tanjab barat.
Menurut Amin Rizlan, Ketua ASPEKINDO Kab. Tanjab Barat (21/02) mengungkapkan. “Sudah menjadi rahasia umum untuk pekerjaan PL di instansi – instansi pemerintah dearah kab. tanjab barat, disinyalir kuat telah di akomodir oleh oknum diluar instansi.” Ungkapnya.
“Kami menduga Instansi – Instansi pemerintah daerah Kab. Tanjab Barat hanya menerima bentuk catatan – catatan yang telah terlebih dahulu disusun oleh oknum tersebut. Sedang untuk perusahaan hanya sebatas penyedia perahu saja.” Tambahnya.
“Kita juga salah karena turut meminjamkan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan, tapi kita tidak memiliki pilihan. Sementara beban perusahaan tetap harus kita pikul setiap tahunnya.” Tukasnya.
Kendati demikian, realitas pinjam pakai perusahan terus berlangsung. semoga di tahun ini kebijakan kepala – kepala OPD Kab. Tanjab Barat dapat berlaku terbaik untuk para pemilik perusahaan, dipertimbangkan agar setiap perusahaan diberdayakan dan mampu berdiri dengan semestinya. (st*2)
Komentar