Rahasia Deposito APBD, Mungkinkah Ada Permainan Bawah Tangan?

Kuala Tungkal –  jurnalbidas.com. Besaran APBD Kab. Tanjab Barat yang didepositokan kini menjadi bola panas setelah keluarnya statmen dari Kepala BPKAD Kab. Tanjab Barat, Rojiun Sitohang pada media online jambivalen.com yang menyebutkan kalau soal deposito tidak untuk dikonsumsi publik.

”Kalau soal deposito maaf, tidak untuk dikonsumsi publik, sifatnya rahasia hanya konsumsi kepala daerah,” Ujar Rajiun, Kepala BPKAD Tanjabbar dikutip jambivalen.com.

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 pasal 214 tentang pengelolaan  keuangan daerah, ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat, serta berdasarkan Undang – Undang keterbukaan informasi publik No 14 tahun 2008.

“Undang Undang No.14 Tahun 2018 Dengan dasar ini lah argumentasi kita dalam hal indikasi penyelewengan keuangan negara yang wajib kita ketahui, karena modus – modus seperti ini sering dilakukan aparat pemda menyimpan uang daerah di bank tertentu,” Ungkap politisi muda dari partai golkar, Suprayogi Saiful, S.IP.

Besaran sisa belanja/silpa yang didepositokan diduga tidak pernah kurang dari angka 200an Miliyar ditiap tahunnya dan disebut hanya menjadi konsumsi kepala daerah hingga menimbulkan kecurigaan adanya permainan dibalik penyimpanan uang masyarakat tersebut.

“Sampaikan sama rajiun itu tidak konstektual dalam rahasia jabatan, kita hanya ingin tahu bentuk transparansi keuangan publik, payung hukumnya UU Otonomi daerah dalam bentuk Good Governance,” Tambah Suprayogi (20/04)

Lanjutnya, dalam mengelola pemerintahan daerah harus transparansi, akuntabel, efektivitas dan efesiensi. Jika ada bentuk rahasia – rahasia soal keuangan daerah Itu mengindikasikan adanya penyelewengan keuangan negara yg wajib dicari kebenarannya.

“Karena modus – modus seperti ini  sering dilakukan aparatur pemda menyimpan uang daerah di bank tertentu, diduga oknum ini memperoleh fee, komisi atau uang kopi dari pihak bank,” tegasnya.

Transparansi dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat adalah bentuk dari terwujudnya ‘Good Governance‘ sebab APBD merupakan uang rakyat yang sejatinya harus transparansi dalam mengelola hingga tidak menimbulkan asumsi dibalik deposito sisa belanja/silpa yang besarannya seakan diplot tiap tahunnya lalu, adakah permainan bawah tangan? Entahlah. (Tim)

Komentar