REKANAN BICARA, TERKAIT KEBOCORAN APBD KAB. TANJABBAR RP 53 M,

Pemerintahan59 Dilihat

Kuala Tungkal – Bidas. Terkait kebocoran APBD sebesar + Rp 53 Miliar di Kab. Tanjab Barat dari Tahun 2007 – 2016, yang menjadi temuan BPK RI perwakilan Provinsi Jambi dan yang menjadi salah satu penyumbang terhadap LHP DISCLAIMER oleh BPK RI untuk Kab. Tanjab Barat. Salah satu pihak rekanan sebut saja AD, yang tidak ingin namanya dipublikasikan oleh Bidas menerangkan. “Benar, saya juga punya temuan yang sampai hari ini belum sanggup bayar lunas. Tapi kita tetap mencicil pengembalian dari temuan tersebut.” Ungkapnya (8/12).

“Tapi untuk di klarifikasi temuan terhadap proyek di Tanjab Barat bukan satu – satunya yang membuat kita DISCLAIMER, Tapi temuan aset justru banyak yang dak jelas. Kami jangan di jadikan tumbal dari dampak disclaimer, kami dak pernah difasilitasi untuk koplain atau sanggah hasil temuan. Kalau kami langsung ke BPK dak bisa diluar jalur, mati kita kalau kayak ini.” Imbuhnya.

“Bahkan hasil rincian apa yang jadi temuan pun kami tidak tau, yang kami cuma tau temuan sekian. Dak ada rincian temuannya yang jelas dan detail tentang temuan tersebut, sementara ‘kan kita juga perlu tau hitungannya, kita mau sanggah alurnya kemana saja dak dikasih tau, tahu – tahu surat datang sudah lewat 2 (dua) bulan masa sanggahnya.” Paparnya.

Terpisah, EL sebut saja yang tidak ingin namanya dipublikasikan oleh Bidas menyatakan, (8/12). “Maaf, kalau tidak ada persetujuan dari semua pihak terkait dalam pekerjaan kami tak mungkinlah termyn. Lagian temuan ini kan rancu, lain yang punya perusahaan dan lain pula yang kerja. Bila ingin seutuhnya menegakkan kebenaran, silahkan kroscek di lapangan dan temukan korelasi antara yang punya perusahaan dengan yang kerja di lapangan.” cetusnya.

“Kami harap Pemkab mengertilah juga posisi kami, dan untuk kedepannya mohonlah lebih transfaransi lagi bila menyangkut temuan terhadap rekanan. Kasih juga kami kesempatan memaparkan pendapat kami dalam sanggahan, agar tak terkesan sebelah pihak temuan tersebut.” Pungkasnya.

Tak terselesaikannya permasalahan temuan di pihak ke-3 dan aset ini, menjadi momok untuk penilaian LHP BPK RI terhadap Kab. Tanjung Jabung Barat kedepan. Akankah terlepas dari DISCLAIMER untuk ke 3 (tiga) kalinya atau cukup 2 (dua) saja, kembali kinerja dan profesionalitas Inspektorat Kab. Tanjab Barat menjadi ujung tombak dalam hal ini. (sr)

Komentar