Rencana Wisata Mangrove, Mukhtar. AB “Jangan Sampai Menambah Daftar Aset Yang Mangkrak, Yang Ada Sudah Terlalu Banyak.”

KualaTungkal – jurnalbidas.com. Tak sedikit dana yang telah digelontorkan melalui APBD terkait kegiatan Pemkab dengan tema rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove yang dinilai telah melebihi wewenang Kab. Tanjab Barat dalam pengelolaan Hutan Mangrove yang sejatinya menjadi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah pusat/provinsi.

Rencana membuat tempat wisata mangrove yang di garap Pemkab Tanjab Barat melalui BAPEDDA dengan dana 11,5 M tahun 2019 ini dipandang terlalu berlebihan mengingat hal tersebut tidak bersifat mendesak. “Apa feeback untuk Kab. Tanjab Barat dan perlu berapa tahun pula baru impas. Sementara perbaikan dan peningkatan infrastruktur selalu di teriakkan masyarakat melalui berbagai media.” ungkap pengamat dan pemerhati kebijakan pemerintahan sekaligus ketua LSM LPA2D, Mukhtar. AB.

“bayangkan berapa kilo meter infrastruktur jalan yang dapat di perbaiki dan ditingkatkan dengan dana 11,5 M. Kita tak ingin Bupati Safrial nantinya justru kembali menambah daftar aset pemkab yang mangkrak sementara sisa jabatannya tinggal 2 tahun lagi.” timpalnya.

Terpisah, salah satu tokoh masyarakat Syaril Achmad mengungkapkan. “Coba sesekali Bupati Safrial turun kemasyarakat dan dengar apa mayoritas keinginan masyarakat yang sudah 3 tahun mengemban amanah masyarakat Tanjab Barat. Flashback visi dan misi semasa kampaye, yang mana telah tercapai atau tidak ada sama sekali.” katanya.

“Janji adalah hutang, sebagai sesama manusia kita berkewajiban untuk saling mengingatkan. Kami yang merupakan bagian dari pengusung SAFA akan ikut menanggung dosa bila janji tersebut tak terealisasi hingga akhir jabatan Safrial – Amir Sakib.” tukasnya sembari menahan rasa malu. (St*2)

Komentar