Kualatungkal – jurnalBIDAS. DBH (Dana Bagi Hasil) PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) tahun 2023 Kab. Tanjab Barat sebesar Rp.30.709.681.433,00 dengan realisasi 100% akan tetapi dikarenakan adanya beberapa syarat salur yang belum terpenuhi pada pemkab tanjabbar sehingga berdampak pada DBH PSDH Tahun 2024 dengan menukik tajam menjadi Rp.6.394.327.000,00.
Terkait hal tersebut, dalam hearing bersama DPRD Komisi II beserta Stakeholder Sudirman meminta penjelasan mengapa realisasi DBH PSDH sebesar Rp.30.709.681.433,00 tidak lengkap dilaporkan ke pusat sehingga berakibat DBH PSDH Tanjab Barat menukik tajam ditahun 2024.
”Kita minta penjelasan mengapa realisasinya 100% tapi laporannya tidak lengkap sehingga daerah kehilangan banyak DBH PSDH ditahun berikutnya.” Ungkap Sudirman.
Diwaktu yang sama dalam hearing, Tommy Erlangga mempertanyakan kinerja Kaban BKAD Tanjab Barat terkait laporan realisasi yang merugikan daerah ditahun berjalan.
”Kita minta pihak pemkab dalam hal ini Kaban BKAD, untuk menjelaskan karena ini menyangkut uang pendapatan daerah dan kerugian daerah akibat laporan realisasi.
Untuk diketahui, Rp.30.709.681.433 yang direalisasikan oleh Pemda 100% Dituang dalam LKPD yang ditanda tangani Bupati Tanjab Barat Kepala BPKAD bungkam Saat Ditanya terkait Dana Ini disaat Hearing dan Komisi 2 tidak tegas mengulas anggaran yang tidak dilaporkan ke kementerian yang mana realisi sudah 100% ada apa dengan komisi 2.”Ungkapnya.
Sayang, Kaban BKAD Tanjab Barat meminta waktu untuk menjawab, sehingga hearing berakhir tanpa jawaban.
Dalam notulen hearing menghasilkan 3 poin kesimpulan, 1 dari 3 kesimpulan tersebut adalah Anggota komisi II akan merekomendasikan kepemimpin DPRD untuk melanjutkan perihal ini ketingkat PANSUS sesuai dengan permintaan dari ORMAS RAJAWALI SAKTI dalam menyampaikan laporan realisasi anggaran Sumber Daya Alam kehutanan pada tahun 2023 Rp.30.709.681.433,00. (Red)
