Sadis! Skenario Serta Trik Dan Intrik Dalam Memonopoli Kegiatan Di Dinas Perkim Tanjabbar, Benarkah?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Trik dan intrik Pemkab Tanjab Barat dalam dugaan memonopoli kegiatan di Dinas Perkim semakin terkuak dengan dilaksanakannya pengembalian jabatan Ir. Netty Martini, M.sc selaku Kadis Perkim sejak ditandatanganinya SK pengembalian oleh Bupati Safrial pada 01 Oktober 2019 dan mencabut SK nonjobnya yang merujuk pada surat rekomendasi KASN terhadap pembina kepegawaian yang dinilai telah melakukan maladministrasi.

Meski Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi sejak tanggal 24 Juni 2019 dengan nomor surat B 2021/KASN/6/2019 terkait pelanggaran sistem merit di Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat, penonjoban pejabat Eselon II, Ir. Netti Martini, M.Sc, selaku Kadis Perumahan Dan Pemukiman (perkim), David Sihombing, ST selaku Kabid Perumahan Perkim dan Tatak Supriyadi, ST selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) tapi pemkab hanya mengembalikan Netti seorang sementara, David Sihombing, ST dan Tatak Supriyadi, ST belum terlihat etikad baik pemkab untuk mengembalikan ke tempat semula.

Untuk diketahui, penonjob-an Netti dan 2 Stafnya itu dilakukan pasca lounchingnya 91 paket pekerjaan penunjukan langsung di Dinas Perkim, walhasil 91 paket pekerjaan yang telah dilounching dibatalkan, dan saat lengsernya Netti dari Kadis Perkim seluruh kegiatan fisik yang berjumlah ratusan paket tender dan ataupun nontender dilaksanakan.

Tak sampai disitu, meski kini SK pengembalian Netti Martini sebagai Kadis Perkim tertanggal 01 Oktober 2019, sebab diketahui Netti mengambil cuti tahunan dari tanggal 7-22 Oktober 2019 di inspektorat sebagai staf tempatnya dinonjobkan dengan dugaan disuruh oleh oknum orang dekat Bupati sekaligus otak dari trik dan intrik ini.

Cutinya Netti otomatis menjadi dalil untuk ditundanya penerbitan SK PA (Pengguna Anggaran_red) hingga kembali sebanyak 44 Paket PL melalui LPSE per tanggal penayangan 18 Oktober 2019 dilounchingkan oleh Plt Kepala Dinas Perkim, Cipto Hamonangan. Sementara per 01 Oktober 2019 Dinas Perkim sudah memiliki Kadis Devenitif yang secara otomatis menggugurkan keabsahan Plt. Kadis Perkim sekaligus dasar terbitnya SK PA (Pengguna Anggran_red) yang digunakan untuk lounchingnya 44 Paket PL tersebut.

Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat, Agus Sanusi membantah bahwa ada skenario menyuruh Netty Martini mengambil cuti.

“Sepengetahuan saya begitu, dan saat ini Netty memperpanjang cutinya karena ada beberapa hari beliau harus kerja, sehingga cuti yang terpotong diganti, “ Ujar Sekda Via WhatsApp. (22/10)

Sementara mencuat rumor, beberapa hari Netti harus kerja dimasa cutinya diduga melakukan perjalanan dinas ke KASN untuk pembuktian pengembalian jabatannya sebagai Kadis Perkim guna memuluskan rekomendasi KASN atas Jobfit yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Tanjab Barat yang terhalang oleh dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemkab Tanjab Barat yakni, terbitnya SK Nonjob Netti pasca lounchingnya 91 Paket PL yang dibatalkan.

Kembali, Terkait kewenangan Plt, Kata Sekda, Plt mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala defenitif, selain jabatan defenitif, juga ada SK penunjukkan sebagai PA atau Pengguna Anggaran.

“Karena Netty masih cuti, maka SK PA nya belum diterbitkan, hal ini terkait dengan penandatangan SPM dan Kontrak,” Tegasnya.

Untuk difahami, SK pengembalian Netti berlaku sejak ditandatangani oleh Bupati Safrial per 01 Oktober 2019 sebagai Kadis Perkim sedangkan, cutinya Netti dari tanggal 07-22 Oktober 2019 masih sebagai Staf di Inspektorat Kab. Tanjab Barat. Mengapa bisa demikian, sebegitu hinanyakah skenario, trik dan intrik dalam dugaan memonopoli kegiatan? Lalu siapa aktor intelektual dalam penyusunan skenario tersebut? Entahlah. (Red)

Komentar