Selain Dugaan Monopoli Program Beras Tak Memiliki Payung Hukum, Benarkah?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Sebuah trobosan yang dilakukan Bupati Tanjab Barat, H. Anwar Sadat yang menggantikan tunjangan Beras ASN dari berupa Uang menjadi beras 7 Kg per ASN merupakan kesempatan untuk masyarakat terutama petani beras dalam meningkatkan penghasilan dan tercapainya swasembada di kab. tanjab barat.

Akan tetapi sebuah program yang baik seharusnya di ikuti dengan proses dan cara yang baik pula hingga tak terkesan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan mengatasnamakan Petani, selain dugaan monopoli yang beraroma politis atas penyaluran beras untuk ASN, diduga program beras ASN ini juga tak memiliki payung hukum.

“Kita ini belum memiliki payung hukumnya, nanti saya kabari lagi karena saat ini kita lagi rapat.” Singkat Isumar, Kepala ketahanan pangan Tanjab Barat.

Praktek dugaan monopoli penyaluran beras untuk ASN ini tentu bertentangan dengan UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sayang, saat di hubungi via ponsel/ WA, Kepala Bagian Hukum Setda Tanjab Barat, Angsori tidak dapat dihubungi dan memberikan keterangan karena dalam keadaan sakit. (red)

Komentar