SILPA Membengkak, Realisasi Anggaran 2017 Berhasil Atau Gagalkah?

Pemerintahan1,239 views

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol sehingga bila terdapat besaran SILPA yang segnifikan besar dapat diasumsikan realisasi pembelanjaan dapat dikatakan gagal.

Membengkaknya SILPA tahun Anggaran 2017 Kab. Tanjab Barat yang mencapai Rp. 233 Miliyar secara tidak langsung diakui atau tidak diakui pihak legislatif atau yudikatif menandai minimnya kinerja yang dilaksnakan dalam satu tahun anggaran hingga realisasi belanja daerah dapat dikatakan tidak maksimal entah ada atau tidaknya kendala.

Saat penyampaian nota keuangan APBD-P 2018 Bupati Tanjab barat melalui Wakil Bupati, H. Amir Sakib mengatakan, “Alokasi sebagian besar program dan strategis kebutuhan real masyarakat sesuai RPJMD 2016 – 2021 seperti jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan itu yang menjadi target perubahan,“ Ujarnya.

Dijelaskannya, Adapun struktur perubahan anggaran meliputi, pendapatan target 2018 Rp 1 Triliun setelah perubahan Rp. 1,2 Triliun, PAD sebelum perubahan sebesar Rp 122 miliar setelah perubahan Rp. 124 miliar, “Dana perimbangan sebelum perubahan Rp 1 Triliun, setelah perubahan Rp. 958 miliar, lain – lain pendapatan yang sah sebelum Rp 137 miliar, setelah perubahan Rp 131 miliar. Belanja daerah Rp 1,334 Triliun setelah 1,443 Triliun, belanja tidak langsung sebelum Rp 613 miliar setelah perubahan Rp 604 miliar, Belanja langsung sebelum perubahan Rp 729 miliar, setelah perubahan Rp 838 miliar.” Tukasnya.

Lalu, besarnya SILPA tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp. 233 M merupakan bentuk wujud dari tak terserapnya anggaran secara maksimal ditahun 2017 lalu. “Dengan bengkaknya SILPA tahun anggaran 2017 lalu dapat diasumsikan tidak maksimalnya penyerapan anggaran di tahun tersebut, bila SILPA tersebut di masukkan pada APBD-P dengan memprioritaskan pembangunan maka dapat kita berasumsi penganggaran kegiatan pembangunan tahun 2017 dianggap gagal dengan besaran SILPA tersebut.” Ungkap Ketua LSM-Petisi, Syarifuddin. AR.

“Besarnya SILPA 2017 yang ditambahkan pada APBD-P 2018 ini jangan dijadikan kebanggaan tapi, justru menjadi dasar introfeksi Pemkab Tanjab Barat akan penyerapan anggaran bila tak ingin dikatakan gagal. Bertambahnya nilai anggaran APBD-P 2018 dari SILPA TA 2017 harus menjadi ukuran kinerja Pemerintah terkait pembangunan yang sudahkah dianggap berhasil atau justru gagal dalam mengalokasikan anggaran APBD.” Timpalnya. (St*2)

Komentar