Soal Opini BPK, Tanjabbar Terburuk Se -Provinsi Jambi. p- Dikontrak Mahal Hasil Tak Memuaskan.

KUALA TUNGKAL- BIDAS. Walaupun Kabupaten Tanjabbar berhasil keluar dari predikat Opini Disclaimer secara berturut tiga kali, namun raihan ini tetap saja terburuk dibandingkan dengan kabupaten/kota se-provinsi jambi.

Yang mana kabupaten/kota lainnya berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK, sedangkan Kabupaten Tanjabbar hanya mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Hal ini tidak sesuai dengan harapan dimana pemkab tanjabbar telah membayar mahal seorang auditor BPKP Rajiun Sitohang untuk mengisi pos jabatan sebagai kepala BPKAD Tanjabbar dengan kontrak selama tiga tahun dan itu sudah dijalankannya hampir 2 tahun, adapun Rajiun Sitohang mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp 15 juta/ bulan, angka itu jauh sekali dengan apa yang diperoleh Sekda Tanjabbar yang hanya mendapatkan TKD sebesar Rp 6 juta/ bulan.” Cetus Ahmad, masyarakat Kuala Tungkal (29/05).

Terpisah, ditemui usai bukbar di rumah jabatan Bupati Tanjabbar Rajiun Sitohang mengatakan, hasil WDP yang diberikan oleh BPK itu merupakan penilaian dari BPK sendiri, terhadap kinerja maupun tata kelola keuangan dari pemkab. “ Intinya pemkab belum bekerja secara maksimal, kita akan kerja lebih giat lagi kedepannya, “ singkatnya. (cr*1)

Komentar