Surat Edaran Itu Kini Mendilema

Penulis merupakan wartawan http://jurnalbidas.com

Kuala Tungkal, Silahturahmi dan berkumpul bersama keluarga besar dalam merayakan hari nan fitri di saat Idul Fitri merupakan budaya nasional rakyat indonesia. Tradisi mudik (pulang kampung) menjadi sebuah budaya yang selalu ditunggu – tunggu di setiap tahunnya, baik pegawai swasta, direktur perusahaan, pejabat negara, hingga buruh sekalipun. Budaya budik menjadi sakral khususnya bagi para perantau.

Akan tetapi, surat edaran nomor 1523/SE/BKPSDM/VI/2018, yang di keluarkan oleh Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat tentang ketentuan tidak meninggalkan tempat tugas bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan kabupaten tanjung jabung barat menjadi dilema, Mudik dengan mengabaikan surat edaran tersebut atau tetap di tempat tapi melupakan keinginan yang sudah menjadi tradisi selama ini.

Meski di perkenankan meninggalkan tempat tugas dengan mendapatkan izin dari atasan secara berjenjang, hal ini tidak mengurangi kegundahan dihati para pejabat. Sebab mustahil bila mereka semua mengajukan izin pulang kampung serentak.

Ya, bila di izinkan jelas surat edaran tersebut hanya tinggal lembaran buram dari ketentuan kepala daearah yang mengeluarkan dan menandatanganinya.

Seharusnya keputusan dalam mengeluarkan surat edaran ini menjadi pertimbangan bagi leading sectory yang mengetahui secara tehnis sebab, tak semua pejabat mampu hidup dan mengabdi pada satu ketentuan yang sama terlebih di hari idul fitri tersebut sudah merupakan hari libur nasional. Ini bukan tentang asal bapak senang (ABS), lebih kepada saling mengerti dan memahami antara pejabat dan pemimpin.

Selaku pemimpin yang bijak lagi memahami budaya mudik yang sudah mendarah daging di diri setiap masyarakat khususnya Tanjab barat, tentu sudah mempertimbangkan kebijakan terkait surat edaran tersebut, adapun kegiatan pemkab yang dilaksanakan di waktu idul fitri akan tetap berlangsung dengan ada atau tidak hadirnya para pejabat. Mempercayakan dan mendudukkan seseorang pada jabatan tertentu dengan mengambil individu dari luar daerah tentu akan berdampak pada saat – saat seperti ini.

Sikap seorang pimpinan mestilah flexible mempertimbangkan segala hak yang memang telah dimiliki oleh bawahannya dalam menjalankan dan menetapkan sebuah keputusan hingga ketentuan, keputusan, serta kebijakan yang diambil pimpinan tidak terkesan menggunakan istilah “bertangan besi”.

Kini surat edaran yang di keluarkan oleh pemimpin daerah dengan teknis yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kab.Tanjab Barat telah ditetapkan, para pejabat harus memilih mengikuti dan menaati atau masa bodoh dengan mudik tanpa izin. Keputusan dengan mengesampingkan hak – hak manusiawi bahkan hak – hak tersebut telah menjadi budaya dengan mengedepankan azas Asal Bapak Senang (ABS) menjadi sebuah dilema yang akan menimbulkan kesan “sang pemimpin bertangan besi” hingga tak ayal akan menuai opini masyarakat tentang memaksakan kehendak pada orang lain dengan menggunakan kekuasaan akan semakin menjadi viral.¬†(St*2)

“SELAMAT IDUL FITRI 1439 H”

Komentar