Syarifuddin. AR, “Legislatif Harus Tegas Terkait Tidak Dilibatkannya KPA/PA Dalam Penyusunan APBD-P

Pemerintahan1,479 views

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Sidang paripurna pembahasan penyampaian nota keuangan dan Raperda perubahan APBD yang saat ini sedang dibahas di DPRD Kab. Tanjab Barat dinilai kangkangi Tata Tertib (TATIB) DPR.

Menurut aktivis LSM-PETISI, Syarifuddin. AR, Paripurna pembahasan APBD-P Kab. Tanjab Barat hanya dilaksanakan sebagai formalitas dalam memaksakan realisasi APBD-P. “Ini paripurna perlu dipertanyakan, disamping pelaksanaannya di hari libur disinyalir para dewan yang terhormat tadi malam masih tercatat Dinas Luar, Bisa ya orangnya DL tapi melaksanakan paripurna.” Ungkapnya, (30/9)

“disamping itu penyusunan APBD-P diduga tidak melibatkan KPA/PA seperti disinggung oleh fraksi Demokrat Hanura tadi malam dalam pandangan umum fraksi dinilai tidak profesional. Darimana timbulnya angka – angka tersebut bila KPA/PA tidak dilibatkan.” Tambahnya.

“Mohon kiranya paripurna yang saat ini tengah berlangsung dan disinyalir mengejar pengetukan palu sebelum tanggal 01 Oktober 2018 ini di pertimbangkan. Baca kembali PP nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi/Kabupaten Kota dengan acuan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 132 ayat 1, pasal 145, pasal 186 ayat 1.” Timpalnya.

Sejatinya pengajuan APBD-P merupakan perubahan dalam APBD baik penambahan maupun pengurangan agar penyerapan APBD dapat maksimal, efisiensi, dan tepat guna. Tapi bila dalam legalitasnya telah melabrak aturan maka sejatinya kepentingan daerah dalam hal perubahan APBD hendaknya ditiadakan. (St*2)

Komentar