Kuala Tungkal – Bidas. Terkait stigma Badan Pusat Statistik (BPS) yang menetapkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai wilayah miskin di Provinsi Jambi, dan wilayah kumuh mengundang reaksi dari beberapa Organisasi Masyarakat di kab. Tanjab Barat.
“Struktur Tanah di kuala tungkal adalah daerah rawa dan gambut serta daerah pasang surut, jadi untuk tampak bersih dan rapi itu sulit. Ditambah lagi kesadaran masyarakat yang kurang akan kebersihan lingkungan.” Ungkap Ketua LSM-Petisi28, Syarifuddin (21/03).
“Lemahnya penegakan kedisiplinan terkait bangunan dalam kota yang seharusnya menjadi tugas Tata kota dalam hal ini menjadi biang kerok hingga stigma Badan Pusat Statistik (BPS) yang menetapkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai wilayah kumuh di Provinsi Jambi,” Tambahnya.
“Tugas seorang kepala daerah yang dituntut untuk mengangkat tarap hidup masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan lapangan kerja, pemerdayaan tenaga kerja lokal, yang saat ini masih minim. Kalau dikatakan miskin, masyarakat Tanjung Jabung Barat bukan masyarakat miskin. Kalau Termiskinkan iya, benar.” Tambahnya lagi.
“Lihat pola hidup pejabatnya bolak balik Tungkal – Jambi tiap minggunya, lihat aset pejabatnya bisa untuk tujuh turunan, lihat APBDnya. Jadi seharusnya Stigma BPS tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat bukan sebagai wilayah miskin di Provinsi Jambi, tapi termiskinkan.“ Tukasnya. (st*2)
Komentar