TEMUAN SEBESAR, RP. 53 M, HARGA TERMAHAL UNTUK KATA KELALAIAN

Kuala Tungkal – Bidas. Kelalaian pihak PUPR Kab. Tanjab Barat dalam mengawasi proyek yang menggunakan dana APBD Kab. Tanjab Barat, di bayar mahal oleh Pemkab Tanjab Barat dengan mengalami kebocoran APBD sebesar + Rp 53 Miliar di Dinas PUPR bidang Bina Marga Kab. Tanjab Barat dari Tahun 2007 – 2016, dengan adanya temuan BPK RI perwakilan Provinsi Jambi. Apri Dasman, ST. MT menjelaskan. “Ya, kita akui memang ada kelalaian kami dalam pengawasan,” Ungkap Kabid Bina Marga DPUPR ini, usai pertemuan rapat kordinasi percepatan pengembalian temuan BPK RI, Kamis (7/12).

Photo ; Aula pertemuan kantor bupati tanjabbar sebelum acara koordinasi dilaksanakan

Dalam kesempatan tersebut, Apri Dasman, ST. MT juga menjelaskan. “Memang ada rekanan yang nakal, kami beri teguran. Kalau temuan, kami juga berhak memberi sanksi. Seperti mengurangi nilai kontrak atau meminta rekanan untuk membayar sesuai nilai pekerjaan yang dilaksanakan,” Tukasnya.

H. R.Gatot Suwarso, SH. MH, saat dikonfirmasi di tempat yang sama tersebut, menjelaskan. “Pengembaliannya memang masih sangat-sangat kecil, harapan kita dengan adanya pertemuan ini, rekanan bisa melunasi semua temuan untuk pembangunan –pembangunan kita ke depannya.” Ungkap Kepala Inspektorat Kab. Tanjab Barat Ini di hadapan awak media, Kamis (7/12).

Photo ; Apri Dasman, ST. MT

Untuk di ketahui temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi sebesar + Rp 53 Miliar di Kab. Tanjab Barat, hingga saat berita ini di tayangkan tak terindikasi adanya sanksi tegas yang di berikan terhadap rekanan yang dimaksudkan hingga kebocoran APBD Kab. Tanjab Barat dari Tahun 2007 – 2016 menyentuh angka yang fantastis pada bidang Bina Marga DPUPR sampai saat ini. (st)

Komentar