Tentang Konsultan Pengawas Skala Kawasan Kampung Nelayan Hingga Membuka Dugaan Tabir Pengaturan

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Sosialisasi pengadaan barang dan jasa versi 4.3 pada tanggal 19 Juni 2019 yang dibuka oleh wabup Tanjab Barat, H. Amir Sakib, agar pejabat pengadaan yang selama ini secara manual dapat beralih kesistem elektronik ternyata tidak diindahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim Tanjab Barat.

Pasalnya, proses kontrak konsultan pengawasan pekerjaan peningkatan skala kawasan kelurahan kampung nelayan dilakukannya secara manual melalui Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Dinas Perkim.

“Proses kontraknya dilakukan secara manual. Penandatanganan kontraknya pada tanggal 22 september, eh 23, eh 26 September.” ujar PPK perkim, Junaidi saat dihubungi melalui selularnya.

Junaidi juga menyebutkan prosesi konsultan pengawas bisa dilakukan dengan cara manual tanpa harus ditayangkan di website LPSE Tanjab barat dan proses penunjukan konsultan pengawas dilakukan satu minggu sebelum kontrak ditandatangani.

“Pengawasnya, CV. Nurizkay Consultant dana 100 jutaan. Bisa dilakukan secara manual.” tandasnya.

Untuk diketahui, nama CV. Nurizkay Consultant telah dicantumkan sebagai konsultan pengawas pekerjaan selama pekerjaan fisik dilaksanakan ditandai dengan ditandatanganinya kontrak kerja fisik tanggal 9 Agustus 2019 yang menciptakan rentang waktu sekitar 48 hari sebelum penandatanganan kontrak konsultan pengawas.

Lalu dimanakah diketahuinya, CV. Nurizkay Consultant sebagai konsultan pengawas kurang lebih 48 hari sebelum penandatanganan kontrak konsultan pengawas hingga menimbulkan asumsi dugaan pengaturan yang selama ini tersiar dan menjadi rahasia umum hampir menemukan titik terang? Entahlah. (satria)

Komentar