Terkait Batas Akhir SPM-LS, DPUPR Tak Keberatan

Kuala Tungkal – Bidas. Batas akhir pencairan SPM-LS yang ditegaskan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Surat Edaran Bupati pada tanggal 28 Nopember 2017 lalu, yang menetapkan akhir SPM-LS tertera pada tanggal 22 Desember 2017 menuai polemik di akhir tahun ini. Sebab sudah menjadi tradisi pekerjaan fisik diakhir tahun khususnya Tanjab Barat selalu layaknya seperti sinetron streping / kejar tayang.

Penetapan Akhir pencairan SPM-LS di tanggal 22 Desember 2017 seakan terkesan memaksakan pelaksana pekerjaan serta unsur yang terkait dalam pelaksanaan proyek untuk mengejar progres kerja, mengingat realisasi fisik dilapangan masih dalam tahap pengerjaan.

Menurut RA, yang tak ingin disebut namanya dalam pemberitaan mengungkapkan. “Seharusnya Surat edaran tersebut ditinjau kembali guna kepentingan bersama. Pekerjaan APBD-P kan mulai kontraknya hampir rata – rata dibulan Oktober. Artinya waktu pelaksanaan terbilang mepet, sementara realisasi demi kepentingan masyarakat harus 100 % fisik dilapangan. Jangan salahkan pelaksana bila realisasi dilapangan tak lagi mempertimbangkan kualitas bila kebijakan seperti ini dilaksanakan.” Ungkapnya (20/12).

Terpisah, terkesan terbalik menurut Kabid Bina Marga DPUPR Apri Dasman, ST. MT, “Untuk akhir masa kontrak kerja di bidang kita tidak ada yang di atas tanggal 22 Desember 2017, semua dibawah tanggal 22 Desember 2017. Untuk realisasi kita lihat 2 (dua) hari kedepan ini dan mudah –  mudahan realisasinya 100%.” Ungkapnya (20/12).

“Jadi untuk DPUPR khususnya penetapan batas akhir pencairan pada tanggal 22 Desember 2017 itu tidak masalah, dan semoga ada kebijakan – kebijakan terkait hal itu, seperti tahun –  tahun yang sudah. “Pungkas Apri.

Peraturan yang di tetapkan dan di tegaskan melalui surat edaran Bupati Tanjab Barat terkait batas akhir pencairan SPM-LS di tanggal 22 Desember ini berpotensi memicu terbengkalainya pekerjaan yang belum 100% teralisasi. Bila tak adanya kebijakan terkait batas pencairan tersebut maka persentase terhadap realisasi fisik dilapangan adalah akibat dari kebijakan. (sr)

Komentar