Terkait Jembatan Alternatif Perbatasan, Reakasi Pemkab Tanjab Barat Tercibiri

Kuala Tungkal – Bidas. Ironis, reaksi dari Pemkab Tanjab Barat melalui Asisten I Setda Tanjab Barat, Hidayat menyangkut  Pembangunan jalan alternatif di perbatasan Kab. Tanjab Barat dan Kab. Tanjab Timur yang dilaksanakan pihak rekanan mendapat sindiran pula dari Ketua LSM-Petisi28.

Pasalnya. Pembangunan Jembatan alternatif di perbatasan tersebut bersifat sementara, “Itu kan jembatan alternatif sementara, dalam RAB pekerjaan mereka belum tentu anggaran pembuatan jalan alternatif tersebut dengan dana besar.” Ungkap Syarifuddin AR (12/04).

“Bila jembatan alternatif tersebut anggarannya ada, kalau tidak! mau mengajarkan korupsi ya? Sudah cukup daerah kita yang PNS mantan terpidana korupsi jadi pejabat, jangan di ajarkan ke meraka yang notabennya orang luar.” Tambahnya.

“Banyaknya jembatan kita yang di bangun di 2017 yang tonasenya diragukan serta banyaknya pemberitaan tentang kerusakan jembatan tersebut, Yth. Pak Asisten I Setda Tanjab Barat, dimana? Nyaris tanpa suara lho! Dan itu jelas jembatan permanen yang kedepannya akan digunakan oleh kendaraan bertonase besar.” Tambah Ketua LSM-Petisi28 ini lagi.

“Dari kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan jembatan yang menguras APBD 2017 lalu banyak yang diragukan, banyak dokumentasi terkait kerusakan tersebut bergentayangan di medsos. Ini Pembangunan Jembatan Permanen dan atau semi permanen lho, bukan sementara. mana tanggapan dari Pemkab Tanjab Barat melalui Asisten I Setda Tanjab Barat?” Tukasnya.

Terpisah, Amin Rizlan mengungkapkan (12/04).”Bak kata pepatah, Semut di seberang lautan nampak sedang gajah di tepi hidung tak nampak. Rekanan bekerja berdasarkan RAB dan Gambar Rencana Kerja sebagai acuan bukan berdasarkan permintaan Pemkab, Rasional lah dikit.” Tukasnya.

Segala bentuk pekerjaan yang akan di laksanakan oleh setiap pihak rekanan dalam pekerjaan proyek pemerintah, memiliki RAB dan Gambar Rencana Kerja sebagai acuan. Memenuhi suatu permintaan pihak tertentu diluar ketentuan kerja dapat menimbulkan penyelewengan anggaran yang sudah di sepakati hingga dikhawatirkan terjadi tindak pidana. (St*2)

Komentar