Terkait Pembagian Sumur Migas, 4 Fraksi Ini Sepakat Akan Gunakan Hak Angket

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Terkait Berita Acara Kesepakatan No : 01/BAD/1/JAMBI/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Barat, Tanjab Timur, Pj. Gubernur, dan Inspektur 4 Inspektorat jendral kemendagri selaku koordinator tim percepatan penegasan batas daerah sumbar dan jambi. Point 3, “Kedua daerah menawarkan kesepakatan untuk membagi 24 sumber daya alam berupa sumur migas yang berada diperbatasan Kab. Tanjab Barat dengan Tanjab Timur, sehingga masing- masing daerah memperoleh 12 sumur migas. Inplikasi terhadap kesepakatan tersebut disampaikan oleh menteri dalam negeri kepada menteri keuangan sebagai pertimbangan dalam perhitungan dana bagi hasil kedua daerah dimaksud.”.

Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Barat tersebut diketahui tidak berkoordinasi terlebih dahulu kepada DPRD Tanjab Barat yang dinilai mengangkangi UU Otonomi Daerah, sehingga pada tanggal 25 Mei 2021 seminggu setelah kesepakatan ditandatangani keluar keputusan rapat tanpa menggunakan KOP surat yang merupakan elemen yang menunjukkan identitas sebuah instansi. Pemkab Tanjab Barat dengan Pimpinan DPRD Tanjab Barat dan para ketua komisi.

Terkait hal itu Fraksi PKB menyayangkan atas keputusan sepihak yang diambil Bupati Tanjab Barat.

“Apapun harus ditempuh untuk mempertahankan sumur itu, walaupun Bupati sudah mengambil kesepakatan. ini merupakan harga diri karena ini wilayah yang dipertaruhkan. Hak angket hingga hak interplasi akan kita tempuh terkait masalah ini.” Tegas ketua Fraksi PKB.

Hal senada juga dikatakan oleh ketua Fraksi PDI-P, yang akan berjuang mempertahankan sumur migas tersebut apapun bentuknya akan dilakukan.

“Termasuk mengusulkan kepada kawan -kawan fraksi di DPRD untuk membentuk Hak angket terhadap Bupati Atas keputusan sepihaknya.” Ujar Ketua Fraksi PDI-P, Hamdani.

Sementara itu, selaku partai pengusung Ketua Fraksi GERINDRA, H. Assek menyebutkan selaku partai pengusung kita akan mendukung serta mendorong kebijakan dan keputusan yang dinilai benar, dan tentu sesuai Tatib kita akan mempertanyakan bila ada kebijakan dan keputusan yang dinilai tidak berpedoman pada aturan yang berlaku.

“Sebagai partai pengusung kita konsisten mendukung dan mendorong kebijakan dan keputusan Bupati selama benar dan untuk kepentingan masyarakat luas, dan tentu akan mempertanyakan juga bila keputusan dan kebijakan dilakukan tanpa berpedoman pada peraturan.” Timpalnya.

Sekretaris Fraksi Tanjung Barat Bersatu, Jamal Darmawan, tetap optimis dan berkeyakinan itu akan tetap bertahan menjadi bagian dari kabupaten tanjabbar, namun keputusan masih ditunggu dari kemendagri.

” Inti nya kita berkeyakinan tetap bertahan, namun bila kemendagri mengambil keputusan sesuai dengan surat kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani Bupati, kita Fraksi TJB tidak menutup kemungkinan bersama fraksi fraksi DPRD lainnya akan mengunakan hak-hak yang ada di DPRD termasuk hak angket itu, ” tukasnya. (red)

Komentar